Indeks Amandemen Uud 1945

Ketua DPD RI LaNyalla menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok.

Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.

Bamsoet mengatakan pimpinan MPR bersepakat tidak amandemen UUD saat ini karena enggan dituding punya kepentingan politik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo angkat bicara soal tudingan bacapres Anies Baswedan soal menko yang berniat melakukan amandemen konstitusi.

Pokok-pokok sistem pemerintahan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia 1945, apa saja isinya pada UU setelah amandemen?

MPR akan mengupayakan konvensi ketatanegaraan untuk menghadirkan PPHN tanpa mengubah UUD 1945.

DPR RI tidak akan melakukan amendemen UUD 1945 untuk perpanjangan jabatan presiden tiga periode, kata Sufmi Dasco Ahmad.

Fraksi Gerindra melihat isu amendemen UUD 1945 menjadi makin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.

Tiga partai politik sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan amandemen UUD 1945 terkait PPHN. 

Partai Nasdem menyusul PDIP dan PKS yang mendukung penghentian pembahasan amandemen soal PPHN.

Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.

PKS sepakat dengan fraksi PDIP menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN.

Sikap PDIP yang meminta usulan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda diprediksi karena kekhawatiran disusupi "penumpang gelap."

Rencana amandemen UUD 1945 terkait PPHN dinilai bisa menjadi jalan masuk untuk berbagai kepentingan.

Pakar mengapresiasi sikap PDIP yang ingin menunda amandemen UUD '45 di tengah munculnya wacana penundaan pemilu.

PDIP mengusulkan penundaan pembahasan amandemen UUD 1945 karena khawatir ada penumpang gelap.

Isi Pasal 16 UUD 1945 tentang keberadaan dewan pertimbangan yang memberi nasihat kepada presiden. Berikut bunyinya sebelum & setelah amandemen.

Isi Pasal 13 UUD 1945 mengalami penambahan atau perubahan sebelum dan setelah dilakukannya amandemen. 

Apa bunyi atau isi pasal 9 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen?

Persoalan pemberian grasi dan rehabilitasi narapidana oleh presiden diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.