Indeks Ahmadiyah

Pelindungan terhadap minoritas agama semakin menepi dari Pilpres 2019.

Hasil penelitian dari KedaiKOPI menyatakan bahwa terorisme, PKI dan Ahmadiyah adalah kelompok-kelompok paling tidak bisa ditoleransi di Indonesia.

"Perusakan rumah ibadah, penyerobotan properti, pemerintah memang harus punya tanggung jawab mengembalikan itu," kata Ifdhal Kasim.

Tak hanya dalam kasus Tanjung Balai pelaku kekerasan bermotif agama dihukum ringan. Tekanan mayoritas dan keberadaan pasal karet penodaan agama jadi faktor utamanya.

Dua orang yang bakal maju pada pemilihan presiden tahun depan punya catatan tak menyenangkan terkait HAM.

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"

Delapan rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur dirusak massa pada 19 dan 20 Mei 2018 lalu.

Kinerja Kepolisian dalam mencegah dan menangani kasus penyerangan dan perusakan rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur dinilai buruk.

Meski menjadi komunitas Islam di Indonesia yang dianiaya sejak 2001, ia tak meredupkan niat Ahmadiyah untuk berkarya bagi sesama.

Bagi Djohan semua agama dan keyakinan adalah mata air kearifan untuk mencapai pencerahan kehidupan manusia. Tak ada yang pantas untuk dipersekusi.

Polri masih mengusahakan pendekatan persuasif dengan warga setempat soal penyerangan jemaat Ahmadiyah ini.

Rekaman kesaksian warga asal Lombok Timur, NTB, mengungkapkan bahwa tindakan intimidasi ke anggota Jemaah Ahmadiyah melibatkan pejabat camat dan aparat keamanan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menyebut bahwa pihaknya menduga ada 50 orang yang terlibat penyerangan rumah warga Ahmadiyah.

Penyerangan terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur mengakibatkan sejumlah rumah rusak, dan 24 penduduk dievakuasi.

Kaum Ahmadi.
Menjadi pengungsi di
tanah sendiri.

Kaum Ahmadi.
Menjadi pengungsi di
tanah sendiri.

Fakhruddin, yang pernah dekat dengan orang-orang komunis, adalah simpul penting KH Ahmad Dahlan dalam organisasi Muhammadiyah pada awal abad 20.

Suasana sidang uji materi atas UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu saksi ahli di sidang gugatan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama di MK berpendapat ajaran Ahmadiyah layak dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Sejak 2012, ribuan jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, hidup tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan beragama Islam.