Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpenuhi.
Dia menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan dampak erupsi.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi," kata Puan dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Puan menyebut pemerintah perlu bergerak cepat dalam menghadapi dampak erupsi yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi.
Lebih jauh, dia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi warga membutuhkan. Menurut Puan, dampak bencana bisa diminimalisir dengan kehadiran pemerintah yang lebih cepat.
"Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung," tuturnya
Kata Puan, pemerintah harus memberikan jaminan yang jelas kepada masyarakat yang terdampak erupsi. Termasuk, memperhatikan nasib pedagang, UMKM, dan keluarga yang mata pencahariannya terdampak.
"Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan," kata Puan.
Pendidikan Ikut Terdampak
Atas peristiwa ini, sejumlah daerah juga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap siswa dan tenaga pendidik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pelaksanaan pembelajaran di wilayah terdampak.
Untuk DKI Jakarta, seluruh sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/SMK melaksanakan PJJ pada Senin dan Selasa sambil melihat perkembangan kondisi erupsi. Kebijakan serupa juga diterapkan di Banten dan Lampung.
"Pada prinsipnya, keselamatan dan kesehatan siswa-siswi dan seluruh keluarga besar sekolah itu yang menjadi fokus dan prioritas utama," ujarnya kepada wartawan, Senin.
Komisi X juga mendorong sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik untuk mengikuti kebijakan PJJ. Pemerintah diminta terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelum memutuskan pembelajaran tatap muka kembali dilakukan.
Lalu juga meminta Kemendikdasmen untuk menegur sekolah terdampak yang tetap melakukan pembelajaran tatap muka. Katanya, sekolah tersebut harus ditanyakan mengenai alasan dan tujuan dilakukannya tatap muka.
“Kalau memang ternyata sekolah tersebut jauh dari paparan abu vulkanik, ya silakan saja. Tetapi kalau sekolah tersebut daerahnya termasuk yang terdampak abu vulkanik, maka kami di Komisi X meminta kepada Mendikdasmen untuk wajib dilaksanakan pembelajaran jarak jauh,” katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
