Puan Desak PBB Bertindak Akhiri Krisis Kemanusiaan di Gaza

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengirim surat resmi ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat. Surat tersebut berisi desakan agar PBB segera mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza, Palestina.

“Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan,” kata Puan, dalam suratnya, dikutip Selasa (12/8/2025).

Puan mengutip laporan terbaru dari badan-badan PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, mengungkap tingkat kerawanan pangan yang kritis di Gaza, dengan kategori masuk dalam Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang bertarung dengan kerawanan pangan yang parah dan sekitar 500.000 anak-anak terdampak malnutrisi akut, dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai golongan ‘sangat kurus’.

Puan menyinggung soal kematian akibat bencana kelaparan yang terus meningkat, terutama di Jalur Gaza Utara. Di kawasan tersebut, sejumlah bayi meninggal dunia akibat kekurangan susu formula. Sementara, lebih dari 70 persen lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, serta akses terhadap makanan pokok dan pasokan medis telah sangat dibatasi selama berbulan-bulan.

“Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” ucap Puan.

Politikus PDIP itu menegaskan langkah yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, lantaran membiarkan warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan.

Puan mendesak Sekjen PBB mengambil enam langkah strategis. Pertama, meminta PBB agar secara resmi mengumumkan status kelaparan di Jalur Gaza, sesuai dengan Klasifikasi Fase Terpadu (IPC).

Kedua, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menyelenggarakan sidang darurat. Hal ini guna menerapkan langkah-langkah praktis yang bertujuan mencegah kelaparan sebagai senjata perang, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan.

“Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,” katanya.

Puan mendorong PBB untuk memastikan penyediaan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza. Caranya, dengan membangun koridor kemanusiaan yang aman di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dia juga memerintahkan PBB untuk membantu memobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza dengan bekerja sama dengan Negara-negara Anggota untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman bagi rakyat Gaza.

Keenam, Puan menyerukan pemulihan dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, serta organisasi-organisasi kemanusiaan lain yang netral dan imparsial, kepada penduduk terdampak di Gaza.

“Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan,” tegasnya.

Puan menyatakan DPR RI mendukung penuh langkah PBB dalam menangani krisis ini.

“Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” pungkas Puan.