tirto.id - Pemerintah bakal mengejar realisasi pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dalam beberapa tahun mendatang setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII. Rencana pembangunan masih terus dibahas dan saat ini sudah dalam tahap penentuan lokasi kampus.
Menurut rencana, kampus UIII dibangun di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan berdiri di atas lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 143 hektar. Kendati demikian, tanah yang digunakan untuk pembangunan kampus hanya seluas 30 persennya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan bahwa lahan yang terdaftar atas nama RRI tersebut bakal dialihkan kepada Kementerian Agama. Sebanyak 740 kepala keluarga yang tinggal di atas lahan itu pun akan dipindahkan dan diberi uang kerahiman.
“Tenggat waktunya sesegera mungkin dan dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Gubernur [Jawa Barat] sudah bikin tim untuk menyelesaikan dampak sosialnya,” kata Sofyan seperti dilansir Antara, Kamis (18/1/2018).
Rencana pembangunan dan pendirian kampus ini merupakan keinginan dan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan tujuan utama dari pendirian lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional itu untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman agar bisa terus relevan dengan zaman.
“Tapi tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, melainkan sarana bagi mahasiswanya agar bisa tampil di kancah internasional,” kata Nur Syam saat dihubungi Tirto, Jumat (19/1/2018).
Bukan Tandingan UIN
Sesuai dengan Perpres yang ada, kata Nur Syam, pendirian UIII ini merupakan sinergi antara Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Luar Negeri, sampai dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kampus UIII dibangun bukan dengan tujuan menjadi saingan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) yang sudah ada selama ini. Menurut Nur Syam, UIII nantinya hanya menyiapkan pendidikan untuk tingkat S2 dan S3 dengan target mahasiswa yang berasal dari seluruh dunia.
Dengan demikian, pemerintah berharap lembaga ini nantinya dapat menghasilkan orang-orang dengan ilmu keislaman yang baik dan menyerap nilai-nilai Islam yang moderat di Indonesia.
Untuk menuju target tersebut, Nur Syam mengatakan sudah menyiapkan kurikulum dan silabus yang saat ini sudah dikaji di tingkat nasional. Tak hanya itu, Kemenag sudah menyiapkan desain program studi buat kampus baru ini.
“Februari akan didatangkan juga ahli-ahli studi keislaman dari luar negeri untuk mengkaji dan berdiskusi lebih lanjut tentang kurikulumnya,” ujar Nur Syam.
Tujuan pendirian kampus ini diapresiasi pengamat pendidikan Doni Koesoema. Doni mengatakan, tujuan untuk mengenalkan pemahaman Islam yang moderat di Indonesia dapat menghapus stigma yang berkembang di dunia barat.
Doni berharap adanya UIII nanti harusnya bisa mengakomodasi terciptanya penemuan-penemuan baru di dunia Islam. Oleh karena itu, Doni merasa pemerintah tidak akan percuma untuk membangun UIII mengingat dampaknya kelak yang berpotensi membuat Islam di Indonesia jadi lebih baru, modern, dan terus menyesuaikan dengan tantangan zaman.
“Sedangkan untuk (kampus-kampus) UIN yang ada sekarang saya rasa juga bisa diprospek untuk jadi lebih berkualitas, salah satunya dengan mengadakan pertukaran pelajar dan belajar Islamologi,” kata dosen di Universitas Multimedia Nusantara tersebut.
Bukan untuk Rangkul Umat Islam
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno tidak melihat rencana pembangunan kampus UIII sebagai upaya dari pemerintah untuk merangkul massa Islam.
“Niat itu sebenarnya sudah sejak lama. Kalau fragmentasinya dikait-kaitkan dengan upaya merangkul massa Islam, itu tidak relevan. Kita memang perlu banyak universitas Islam (dengan standar) internasional,” tutur Adi kepada Tirto.
Selain memiliki urgensi yang tinggi, Adi menilai pembangunan UIII dapat menjadi corong mengenalkan Islam yang moderat dan santun di Indonesia, sehingga otomatis bakal mengikis stigma buruk mengenai Islam.
Keberadaan lembaga pendidikan tersebut pun dinilai dapat membawa pesan penting bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Dengan adanya kampus UIII, Adi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan ilmu-ilmu keislaman seperti yang diajarkan di sana dalam kehidupan sehari-harinya.
Sebagai staf pengajar di UIN, Adi mengindikasikan tidak adanya rasa terganggu dari kampus Islam yang ada saat ini. “Ini dapat menjadi trigger dan pintu masuk dari fragmentasi bahwa Islam itu ramah dan damai,” ungkap Adi.
Tak Lepas dari Polemik
Rencana pemerintah membangun kampus ini bukan tanpa polemik. Lokasi pembangunan Kampus UIII ini menjadi masalah yang hangat diperbincangkan belakangan lantaran berada dalam kawasan situs rumah tua Cimanggis. Protes pun muncul dari sejumlah pegiat sejarah dan budaya seperti JJ Rizal dan Komunitas Betawi Kita.
Musababnya, pembangunan kampus akan membuat rumah tua Cimanggis dihancurkan. Rencana ini dinilai akan menghilangkan jejak sejarah di wilayah itu.
Rumah tua Cimanggis merupakan peninggalan dari zaman Belanda dan didirikan antara tahun 1771 hingga 1775. Di zaman itu, rumah ini merupakan tempat tinggal Yohana van Der Parra, istri Gubernur VOC Petrus Albertus van Der Parra.
Pertentangan itu pun lantas membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Menurut Kalla, pemanfaatan wilayah untuk UIII tersebut harus dilihat dari perspektif untuk jangka waktu ke depan, yaitu membuat Islam yang moderat di Indonesia jadi mempunyai pengaruh luas.
“Rumah itu rumah istri kedua dari penjajah Belanda yang korup. Masa situs itu harus ditonjolkan terus dan dijadikan situs (sejarah) masa lalu? Yang kita (pemerintah) mau bikin di situ adalah situs untuk masa depan,” ucap Kalla, seperti dilansir dari Antara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Mufti Sholih
