Presiden Jokowi Pastikan Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada rencana menghapus listrik 450 VA. Tidak hanya itu, dia juga menepis kabar terkait adanya konvensi listrik dari 450 VA ke 900 VA.

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900, tidak ada, enggak pernah, enggak pernah bicara mengenai itu," kata Jokowi di dekat pintu tol Gabus, Bekasi, Selasa (20/9/2022).

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus subsidi 450 VA dan melakukan konversi ke 900 VA. Lebih lanjut, dia pun tidak ingin ada kegaduhan akibat wacana tersebut.

"Subsidinya untuk yang 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900 enggak ada. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu," bebernya.

Untuk diketahui sebelumnya, wacana tersebut pun sudah diluruskan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Dia mengklaim, saat rapat Banggar dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu hanya membicarakan agenda besar peralihan energi nasional demi menyehatkan APBN.

Said lantas menyayangkan hanya penggalan kalimatnya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin yang disorot dan kemudian digoreng sedemikian rupa di dunia maya.

"Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat di tengah rakyat. Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya menunjukkan ada pihak-pihak yang mengorganisir dan tidak senang kita mandiri energi," kata Said dalam pernyataannya, Senin (19/9/2022).

Politikus PDI-Perjuangan ini menyatakan dirinya perlu menjernihkan kembali terkait agenda peralihan energi dari minyak bumi ke listrik. Pertama, sebanyak 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok rumah tangga ini, kata Said, masuk kategori kemiskinan parah yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari USD1,9 per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

Dengan demikian, terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentunya tidak mungkin bila kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA mengingat untuk makan saja rakyat susah dan kebutuhan listriknya rata-rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah.

“Sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA, tetapi tidak terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Banggar meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual. Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak,” tegas Said.

Apabila hasil verifikasi faktual, tutur Said, kelompok rumah tangga yang seharusnya masuk DTKS namun belum terdata di DTKS, harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak dialihkan ke 900 VA. Sebaliknya, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah USD 1,9 per hari dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang ditingkatkan dayanya ke 900 VA.

“Sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata di dalam DTKS. Atas kelompok pelanggan ini, maka pemerintah harus kembali melakukan verifikasi faktual. Jika hasil verifikasi faktual menunjukkan sebagian dari mereka sesungguhnya dari rumah tangga mampu, maka mereka kita dorong beralih daya ke 1300 VA, tetapi jika masih dalam kategori rumah tangga miskin, maka daya listriknya tetap kita masukkan ke kelompok 900 VA,” jelasnya.