Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

PPP Bakal Ajukan Sejumlah Pertimbangan Cawapres Ganjar ke PDIP

Rommy sebut bakal cawapres Ganjar ialah sosok Islam moderat yang memiliki modal sosial, politik, elektoral, dan logistik.

PPP Bakal Ajukan Sejumlah Pertimbangan Cawapres Ganjar ke PDIP
Romahurmuziy. tirto.id/Andhika Krisnuwardhana

tirto.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bakal menyambangi kantor PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). Parpol berlambang ka’bah tersebut akan memberikan sejumlah pertimbangan terkait bakal cawapres Ganjar Pranowo.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy mengatakan, pihaknya bakal mengajukan sejumlah pertimbangan untuk sosok wakil yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Saat ini, PPP masih menimang-nimang sejumlah nama sebagai bakal cawapres.

Rommy sapaan akrabnya mengatakan, bakal cawapres Ganjar itu ialah sosok berwajah Islam moderat yang memiliki modal sosial, politik, elektoral, dan menjadi sempurna jika ada modal logistik.

“Wajah Islam moderat sangatlah pokok untuk mengawal moderasi beragama di tengah beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia,” kata Rommy dalam keterangannya.

Rommy menjelaskan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia selalu menjadi sasaran laboratorium dakwah seluruh aliran Islam yang ada di dunia. Baik yang berorientasi politik seperti Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah atau Ikhwanul Muslimin yang mendominasi politik Timur Tengah, maupun yang semata-mata berorientasi dakwah seperti Jama'ah Tabligh, Salafi, Wahabi, Syi'ah, Ahmadiyah, dan sebagainya.

“Moderasi beragama berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci agar NKRI tetap rekat sebagai bangsa," ucap dia.

Lalu modal sosial, kata Rommy, adalah rekam jejak, pengalaman, dan jaringan. Ia menyebut PPP menimang setiap anak bangsa yang jujur dan bersih serta memiliki pengalaman di pemerintahan di tingkatan manapun untuk menjadi cawapres. Presiden dan wapres yang terpilih akan memimpin 280 juta rakyat Indonesia.

“Sepatutnyalah ia warga negara terpilih yang bersih dan sudah nyata berpengalaman dalam pemerintahan, bukan seorang yang masih belajar dan mencoba-coba. Jaringan baik berupa keormasan atau fan base merupakan faktor strategis yang cepat dapat mengerek elektabilitas manakala yang bersangkutan saat ini belum terpotret oleh survei opini publik," kata Rommy.

Dari sisi modal politik, kata dia, adalah akseptabilitasnya di antara seluruh parpol pengusung, karena UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional pengusungan capres-cawapres hanya kepada parpol.

Saat ini, kata dia, pengusung Ganjar menjadi capres baru PDIP dan PPP. “Insyaallah masih akan bertambah lagi parpol parlemen dan nonparlemen yang akan bergabung. Bakal cawapres haruslah pribadi yang bisa diterima seluruh parpol," tutur Rommy.

Kemudian modal elektoral, menurut Rommy, harus menjadi sangat utama di tengah pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasalnya, kata dia, tak bisa dipungkiri, rakyat akan sulit memilih sosok yang tak mereka kenal.

Karena itu, popularitas dan elektabilitas menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh PPP untuk diajukan namanya. Namun, kata dia, elektabilitas ini tidak harus berarti memuncaki klasemen survei, karena masih ada delapan bulan ke depan untuk mengerek sampai pemilu.

Dari sisi modal logistik, kata Rommy, kesempurnaan yang menggenapkan modal-modal sebelumnya. Ia lantas menyinggung pernyataan Jusuf Kalla di salah satu media, yang menyatakan menjadi presiden dan wapres di Indonesia membutuhkan triliunan rupiah. Dana itu untuk sosialisasi diri melalui media sosial, media cetak dan elektronik, keliling Indonesia melakukan pertemuan tatap muka, merekrut, mendidik, dan menyediakan uang lelah saksi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

“Tentu sebagaimana UU Pemilu mengatur, ada sumbangan-sumbangan yang pasti akan dikumpulkan. Namun mengingat batasan UU mengatur sumbangan maksimum Rp5 M untuk pribadi dan Rp25 M untuk perusahaan/lembaga, maka jumlah yang dikumpulkan bisa jadi tidak cukup untuk memenangkan," tukas Rommy.

Oleh karena itu, kata dia, jika pasangan capres-cawapres memiliki dananya sendiri yang berdasarkan UU tak dibatasi, hal ini akan menjadi nilai tambah untuk keberdayaan pasangan, meskipun hal ini tidak mutlak.

“Hal-hal di atas menjadi bagian dari pertimbangan PPP untuk pada saatnya mengajukan nama untuk dibahas dalam sebuah kerja sama politik dengan jumlah parpol yang insyaallah lebih banyak dari PDIP-PPP semata hari ini," tutur Rommy.

Namun, Rommy mengatakan berdasarkan pernyataan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, pihaknya bersama PDIP mengumumkan nama cawapres paling lambat Juli mendatang.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz