Masuk tirto.id
tirto.id - Sejak subuh, Riyanti Handayani (18) telah bersiap. Pagi itu ia kembali mencoba peruntungannya untuk mencari kerja. Sejumlah berkas dan ijazah kelulusan SMA ia bawa menuju President University Convention Center Jababeka untuk mengikuti job fair.
Pukul 05.30 Riyanti tiba di acara bertajuk “Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025”. Ia merasa telah datang jauh lebih pagi dari jadwal pembukaan acara yang dijadwalkan pukul 10.00 nanti. Namun, para pencari kerja yang datang sejak pagi buta bukan hanya dirinya.
Di lokasi yang katanya membuka sekitar 2.557 lowongan kerja itu Riyanti sudah harus berdesakkan dengan ribuan pencari kerja lainnya untuk bisa masuk gedung. Agenda yang digelar pada Selasa (27/5/2025) itu baru akan dibuka sekitar empat jam lagi, sembari menunggu kehadiran Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk membuka acara secara resmi.
Seiring berjalannya waktu, ribuan pencari kerja lainnya terus berdatangan. Sementara mentari semakin naik tinggi, panas cuaca semakin terasa di luar gedung. Area penuh sesak tak lagi dapat dihindarkan sebab pencari kerja yang hadir di job fair tersebut diperkirakan lebih dari 25.000 orang. Berkali-kali lipat lebih besar dari kapasitas yang tersedia.
“Dari setengah enam di lokasi sudah penuh padat yang datang, tetapi pembukaan di jam 10.00 sampai membeludak. Makanya situasi menjadi nggak kondusif, akibat cuaca yang terlalu panas,” kata Riyani saat dihubungi tirto.id, Rabu (28/5/2025).
Para peserta job fair makin tak sabar mengantri masuk gedung, berdesakkan, dan saling dorong. Keadaan semakin kacau ketika sejumlah pelamar kerja melakukan aksi lempar botol dan mengenai pencari kerja lainnya di tengah membeludaknya peserta. Kekacauan yang kemudian merobohkan pagar karena tak lagi mampu menahan laju peserta yang berdesakkan masuk.
Panasnya cuaca dan membeludaknya peserta yang melebihi kapasitas membuat banyak pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan, jatuh pingsan.
“Volume pelamar yang makin lama makin banyak banyak, membuat kegaduhan dan saling lempar botol air, hingga salah satu pagar menjadi jebol karena peserta memaksa masuk ke area yang tidak memadai,” tutur Riyanti.
Setelah akhirnya berhasil masuk gedung, Riyanti harus menelan kekecewaan. Sebab, mayoritas perusahaan yang membuka lowongan kerja di job fair itu hanya membuka kesempatan kerja untuk laki-laki. Sebagai perempuan dan lulusan SMA, dia kesulitas mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
"Kurang sesuai, soalnya kebanyakan loker (lowongan kerja-red) buat cowok," kata dia.
Kekecewaan berikutnya terpaksa ia telan sebab barcode yang digunakan untuk bisa mendaftar pekerjaan di berbagai perusahaan di area job fair itu tersebar di media sosial. Sehingga, mereka yang tidak datang pun bisa mengakses barcode pendaftaran itu.
Usahanya untuk bersiap sejak pagi buta dan berdesakkan di tengah puluhan ribu pencari kerja itu terasa menyedihkan. Sebab, banyak orang yang bisa mengakses pendaftaran lowongan kerja itu tanpa harus ikut berpanas-panasan dan terhimpit di tengah ribuan orang.
"Susah-susah dapetin barcode, ternyata di socmed segampang itu viralnya. Jadi buat apa datang kalau rebahan di rumah buka sosmed saja tinggal scan?!" tuturnya kesal.
Hal serupa juga dirasakan oleh Ani Jamiyati (25) yang merupakan lulusan S1 jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurutnya, panitia penyelenggara tidak memiliki persiapan yang mumpuni untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah peserta pencari kerja.
"Bahwasanya yang namanya job fair pasti mengundang banyak pencari lowongan kerja, akan tetapi harusnya hal seperti ini sudah disiapkan solusi bagaimana para peserta tidak membeludak dengan kesiapan informasi ketersediaan pekerjaan," kata Ani saat dihubungi Tirto, Rabu.
Ani mendapat informasi job fair dari salah satu media sosial portal pekerjaan. Melihat unggahan di portal tersebut, Ani menilai job fair yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi ini tampak meyakinkan. Selain karena diadakan oleh pemerintah daerah, lokasinya pun digelar di salah satu perguruan tinggi terkemuka.
Dia juga melihat daftar perusahaan yang ikut serta di dalamnya beragam dari level nasional hingga internasional. Atas pertimbangan itu lah Ani memutuskan untuk mencoba kembali peruntungannya sebagai pencari kerja.
"Dari Linkedin dari salah satu HR (Human Resource) ada yang mengunggah terkait informasi job fair tersebut," kata dia.
Melihat wajah-wajah ribuan pencari kerja lainnya yang tampak belia, Ani berpendapat bahwa sebagian besar para pencari kerja ini adalah lulusan SMA/SMK. Ia semakin yakin setelah sempat berbincang dengan para pelamar kerja ini.
Selama di acara itu, Ani juga menghitung kansnya melamar kerja melalui job fair itu. Jumlah peserta yang 10 kali lipat dari jumlah lowongan kerja yang ditawarkan membuatnya bimbang.
"Untuk saat ini saya masih menyimpan terkait foto scan, tetapi belum mendaftar, mungkin dibilang 10 dari 100 persen," kata dia.
Sehari sebelum acara, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja telah menyampaikan bahwa agenda job fair ini diagendakan sebagai jembatan bagi perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi dengan warga lokal yang mencari pekerjaan.
Asep saat itu mensyaratkan bagi para pelamar haruslah ber-KTP Kabupaten Bekasi, sehingga jika dalam job fair ada perusahaan yang menerima pekerja dari luar kota, hal itu akan menjadi evaluasi.
“Ini kan magnetnya bukan hanya dari Bekasi saja, tentu dari luar daerah juga ada tapi akan dikunci masyarakat lokal yang mempunyai KTP Kabupaten Bekasi. Artinya kalau nanti kemudian ada bocor warga luar Kabupaten Bekasi diterima itu akan kita pertanyakan,” kata Asep dalam keterangan pers, Senin (26/5/2025).
Kurang Antisipasi atau Tingginya Antusiasme?
Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, memberikan penjelasan mengenai sejumlah kejadian di Job Fair Bekasi pada Selasa lalu itu. Hidayah berjanji akan mengevaluasi acara job fair tersebut dan melakukan penataan dari setiap akses untuk pelamar, sehingga kepadatan pelamar seperti Selasa lalu tak akan terulang kembali.
"Jadi dimungkinkan masih akan ada lagi job fair dan saya sedang memikirkan bahasa job fair seperti apa yang lebih pas dan lebih humanis, itu yang juga akan kita pikirkan. Dan yang pasti saya juga akan memberikan jaminan bahwa saya tidak mau terjadi seperti kemarin," kata Hidayah saat dihubungi Tirto, Rabu.
Dia juga mengklarifikasi mengenai isu perubahan mekanisme job fair yang semula bersifat daring menjadi luring karena instruksi Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dia membenarkan jika di tahun sebelumnya Disnaker Kabupaten selalu menggelar job fair secara daring.
Namun demi sejumlah maslahat, salah satunya melihat animo warga yang mendaftar ke dalam perusahaan akhirnya diputuskan job fair kali ini diadakan secara luring. Karena selama ini, jika dilakukan secara daring, tidak dapat dilihat secara langsung animo warga yang melamar pekerjaan di job fair.
"Sebenarnya kami menyampaikan bahwa job fair itu ada dua opsi, mau offline sama online, semua ada plus minusnya," kata Hidayah.
Hidayah juga membantah bila perusahaan yang terlibat dalam agenda job fair datang karena paksaan Pemkab Bekasi. Kabar mengenai pemaksaan tersebut muncul setelah Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, berkeliling ke perusahaan yang ada di wilayahnya beberapa waktu sebelum job fair diadakan.
Hidayah menerangkan bahwa agenda Asep Surya Atmaja yang beranjangsana ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 terkait penempatan pekerja warga lokal di Kabupaten Bekasi. Peraturan ini mengatur tentang perluasan kesempatan kerja, khususnya bagi warga yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi.
"Tujuan Bapak berkunjung itu untuk mensosialisasikan secara langsung dan juga kita ini mau ada event job fair, oleh karenanya yang dikunjungi itu diminta untuk ikut job fair. Dalam bahasa Bapak, nggak apa-apa lowongan kerjanya mau ada satu atau dua, mau tiga, mau berapa pun kami berharap bisa ikut, jadi bukan dipaksa," kata Hidayah.
Dia juga membeberkan bahwa acara job fair hanya menyediakan 50 tempat, namun ternyata yang mengikuti acara hingga mencapai 65 perusahaan. Hidayah berseloroh jika ada banyak perusahaan yang terpaksa tak bisa ikut job fair karena keterbatasan tempat.
"Yang ikut saja melebihi kapasitas, pada saat kami sudah tutup pun yang daftar masih banyak sebenarnya, tapi terpaksa kami tolak. Bukan kami tolak tapi kami hold," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, meminta pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi atas agenda job fair tersebut. Dia berharap kejadian berjubelnya peserta job fairhingga menimbulkan korban pingsan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah di wilayah lainnya.
Oleh karenanya, Yassierli berharap pelaksanaan job fair dapat berjalan lebih baik lagi. Kejadian kericuhan di Bekasi harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak penyelenggara.
"Dan kita akan melakukan koordinasi dan pembinaan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan itu sebagai gambar jadi semangat job fair. Ini menjadi suatu hal yang kita harus apresiasi bagaimana pemerintah daerah melakukan aksi langsung ya menindaklanjuti harapan dari masyarakat bahwa mereka difasilitasi untuk bertemu dengan pekerja," kata Yassierli, Rabu dalam acara Paradaya Movement 2.0, di Paragon Community Hub, Jakarta Selatan.
Pemerintah Wajib Memanusiakan Para Pencari Pekerja
Membeludaknya jumlah pelamar di “Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025” menuai sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Dia menyesalkan bila kejadian di job fair membuat sejumlah orang harus celaka hingga mengalami pingsan.
Dia meminta pemerintah untuk memanusiakan para pencari kerja yaitu dengan membuat agenda bursa kerja yang terbuka ramah akses bagi semua kelompok masyarakat.
"Kejadian ini sangat disayangkan. Kegiatan yang sejatinya bertujuan untuk membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat, seharusnya dapat diselenggarakan dengan tertib dan manusiawi," kata Netty saat dihubungi Tirto, Rabu.
Dia meminta seluruh level instansi pemerintahan berkaca dari kasus job fair di Kabupaten Bekasi. Netty ingin job fair mengedepankan basis teknologi dan informasi dibandingkan harus menggunakan cara konvensional. Menurutnya, dengan menggunakan teknologi kepadatan dan aksi desak-desakan dapat terhindarkan.
"Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaan job fair. Teknologi informasi semestinya dapat dimanfaatkan untuk menghindari kepadatan, serta memastikan semua pencari kerja mendapatkan kesempatan yang setara dan adil," kata Netty.
Pakar Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Nur Effendi, menilai bahwa membeludaknya jumlah pelamar kerja adalah tanda melemahnya kondisi ekonomi di Indonesia. Dia membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat selamat triwulan I-2025 hanya sebesar 4,87 persen (year-on-year) dibandingkan triwulan I-2024 yaitu 5,11 persen.Oleh karenanya, selain mendesak perbaikan sistem penyerapan tenaga kerja, Tadjuddin meminta pembenahan di bidang fiskal sehingga fondasi ekonomi dapat terbangun dengan baik. Dia menuturkan, jika pembenahan ekonomi tak dilakukan, peristiwa seperti job fair di Bekasi beberapa waktu lalu masih berpotensi untuk terulang kembali.
"Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita turun, itu juga peluang kerjanya akan menurun, karena tidak ada investasi yang diterima, atau dapat menciptakan peluang kerja, itu secara teorinya seperti itu. Kalau kita mau mencapai full employment di Indonesia, sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi kita itu 7 atau 8 persen," kata Tadjudin saat dihubungi Tirto, Rabu.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Rina Nurjanah
