PFN Bangun Bioskop BUMN di Era Streaming: Untung atau Buntung?

tirto.id - PT Produksi Film Negara (PFN) berencana masuk lebih jauh ke bisnis bioskop dengan membangun jaringan layar lebar milik negara bernama Sinewara. Rencana tersebut mulai diluncurkan pada tahun 2027 mendatang, dengan pilot project pertama berlokasi pada lahan PFN, Jalan Otista, Jakarta.

Namun, rencana ini muncul ketika pola konsumsi hiburan masyarakat semakin bergeser dari bioskop ke platform over-the-top (OTT) seperti Netflix dan layanan streaming lainnya. Di tengah perubahan tersebut, pembangunan jaringan bioskop oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan pertanyaan mengenai prospek bisnis layar lebar sekaligus risiko investasi negara.

Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, mengatakan, persoalan utama industri film Indonesia saat ini bukan semata-mata produksi, melainkan keterbatasan distribusi dan jumlah layar bioskop.

Dalam rapat bersama Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026), pria yang kerap disapa Ifan Seventeen itu menyebut Indonesia hanya memiliki sekitar 2.400 layar bioskop. Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan ideal jika dibandingkan dengan negara lain.

“Berdasarkan perbandingan per kapita, seperti yang disampaikan oleh Mas Angga, idealnya jika dibandingkan dengan India, Tiongkok, maupun Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memiliki 20.000 layar. Targetnya adalah setengah dari angka tersebut, yaitu sekitar 10.000 layar,” kata Ifan kala itu.

Ia menilai persoalan tersebut semakin terlihat dari ketimpangan persebaran bioskop. Menurut Ifan, hanya sekitar 25-30 persen kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki layar bioskop.

PFN kemudian menyiapkan Sinewara sebagai jaringan bioskop negara yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat di daerah yang belum memiliki bioskop. Pilot project Sinewara akan dibangun di lahan PFN di Otista sebelum dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

Dalam unggahan Instagram resminya pada Senin (23/2/2026), Ifan menyebut, baru 115 daerah dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki bioskop.

“Masih banyak sekali wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses bioskop sama sekali. Soal minoritas itu ternyata bukan cuma soal suku dan ras, tapi juga buat teman-teman yang pernah nonton film di bioskop,” ujar Ifan.

PFN juga mencatat film lokal sebenarnya memiliki basis pasar yang cukup besar. Ifan menyebut sekitar 70 persen film yang tayang di bioskop pada 2025 merupakan film lokal dengan jumlah penonton mencapai 80,27 juta.

“Masalahnya sekarang bukan terkait minat penonton, tapi jumlah layar. Dengan rasio jumlah penduduk, kalau dibandingkan dengan Cina, India, ataupun South Korea, Indonesia seharusnya mempunyai minimal 10.000 layar bioskop. Namun hari ini, kita baru punya sekitar 2.400 layar saja,” kata dia.

Kekurangan Layar Pengaruhi Industri Film Nasional

Persoalan keterbatasan layar tersebut bukan masalah baru dalam industri film Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan, pertumbuhan jumlah bioskop setelah pemerintah membuka sektor perfilman bagi investasi asing pada 2016 belum otomatis membuat akses layar menjadi merata.

Dalam jurnal Mengukur Kapasitas Ekonomi Industri Film Indonesia (2022), Eric Sasono mencatat lebih dari 75 persen layar bioskop masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Pertumbuhan industri juga lebih banyak ditopang bioskop kelas atas yang berada di pusat perbelanjaan dan menyasar masyarakat kelas menengah ke atas.

Kondisi tersebut membuat Indonesia kekurangan jaringan bioskop kelas dua atau lapis bawah yang dapat menjangkau masyarakat di luar pusat kota. Akibatnya, film Indonesia yang tidak mampu mencatatkan performa baik pada pekan pertama penayangan berisiko segera kehilangan layar.

Masalah distribusi kemudian semakin kompleks ketika jalur pascabioskop ikut berubah. Sasono mencatat, jalur distribusi melalui televisi free-to-air dan DVD yang sebelumnya menjadi bagian dari siklus hidup sebuah film mengalami penurunan. Posisi tersebut kemudian semakin banyak diisi layanan OTT atau streaming.

Perubahan itu membuat bioskop dan OTT tidak sepenuhnya berada dalam hubungan saling menggantikan. Bioskop masih menjadi pintu penting bagi film untuk memperoleh pendapatan, tetapi OTT memberikan jalur distribusi yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau penonton tanpa bergantung pada ketersediaan layar fisik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nayla Salsabila dan sejumlah peneliti lain dalam jurnal Transformasi Perilaku Penonton di Era Digital: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan ke Bioskop di Indonesia (2025). Penelitian itu menunjukkan kehadiran platform streaming memang menawarkan fleksibilitas waktu, kendali terhadap tontonan, dan biaya yang relatif lebih rendah.

Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa preferensi terhadap bioskop secara langsung dan kuat memengaruhi niat seseorang untuk menonton di layar lebar. Artinya, pengalaman yang ditawarkan bioskop masih menjadi faktor penting meski masyarakat memiliki alternatif menonton melalui layanan digital.

Bioskop tidak hanya menawarkan film, tetapi juga pengalaman audio-visual yang lebih imersif, ruang yang minim gangguan, serta fungsi sosial ketika penonton datang bersama teman atau keluarga. Karena itu, tantangan bagi bioskop bukan sekadar mempertahankan penonton dari ancaman OTT, melainkan menciptakan pengalaman yang tidak mudah digantikan dengan menonton dari rumah.

Di sisi lain, persoalan struktur industri juga masih menjadi pekerjaan rumah. Jurnal Industri Film Indonesia sebagai Bagian dari Industri Kreatif Indonesia yang ditulis Idola Perdini Putri, Reni Nuraeni, Maylanny Christin, dan Mohamad Syahriar Sugand pada 2017 mencatat sistem distribusi film Indonesia sejak lama dipengaruhi dominasi segelintir pemain.

Jaringan bioskop arus utama selama puluhan tahun didominasi 21 Group sebelum mulai mendapat pesaing dengan hadirnya BlitzMegaplex pada 2006 dan Cinemaxx pada 2012. Struktur tersebut membuat akses terhadap layar menjadi salah satu persoalan penting bagi keberlangsungan film Indonesia, khususnya film yang tidak memiliki kekuatan komersial sebesar film-film arus utama.

Sinewara Jadi Jalur Distribusi Film Lokal?

Rencana PFN membangun Sinewara tidak hanya dapat dibaca sebagai upaya menambah jumlah bioskop. Proyek tersebut berpotensi menjadi upaya membangun jalur distribusi alternatif bagi film lokal sekaligus membuka pasar penonton baru di daerah.

Hal ini penting karena film memiliki efek ekonomi yang lebih luas daripada sekadar pendapatan tiket. Sasono mencatat kontribusi langsung film terhadap PDB memang relatif kecil, sekitar 0,16-0,17 persen dari total sektor ekonomi kreatif. Namun, film memiliki efek pengganda terhadap sektor lain, mulai dari pariwisata, kuliner, fesyen, hingga musik.

Dengan demikian, keberadaan bioskop di daerah dapat diposisikan bukan hanya sebagai tempat pemutaran film, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Tantangannya adalah memastikan fungsi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi model bisnis yang berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru milik negara.

Bagi pakar komunikasi digital Universitas Indonesia (UI), Firman Kurniawan, kemunculan OTT tidak serta-merta membuat bioskop kehilangan relevansinya. Menurutnya, kedua medium tersebut menawarkan pengalaman yang berbeda kepada penonton.

“OTT itu orang yang hendak menonton atau mengakses hiburan yang sifatnya fleksibel, baik dalam ruang maupun waktu. Sedangkan menonton di layar lebar lebih untuk menikmati pengalaman, karena ada aspek suara dan efek gambar yang lebih dramatis,” ujar Firman saat dihubungi Tirto, Kamis (20/8/2026).

Menurut Firman, bioskop juga memiliki fungsi sosial yang tidak sepenuhnya dapat digantikan layanan streaming. Bioskop menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertemu, menonton bersama, hingga melakukan aktivitas rekreasi.

Ia juga melihat pembangunan bioskop di luar Jawa masih relevan karena persoalan akses internet belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut membuat OTT tidak selalu menjadi pengganti yang ideal bagi masyarakat di seluruh daerah.

“Keberadaan OTT terutama tidak akan membunuh bioskop layar lebar. Bioskop-bioskop layar lebar seperti XXI, Cinema21 dan sebagainya itu 60 persen terkonsentrasi di Jawa. Nah, perlu dibangun bioskop-bioskop layar lebar di luar Jawa,” kata Firman.

Meski demikian, Firman mengingatkan PFN tidak bisa sekadar membangun layar tanpa memperhitungkan karakteristik masing-masing daerah. Studi mengenai kebutuhan pasar harus dilakukan agar investasi tidak berujung menjadi beban negara.

“Lebih bagus lagi ketika persebarannya juga disertai dengan studi. Tidak semua wilayah di luar Jawa itu keadaannya sama. Ada yang lebih membutuhkan fasilitas layar lebar dalam jumlah yang banyak, ada yang tidak,” ujarnya.

Persoalan lain adalah harga. Firman menilai masyarakat akan membandingkan biaya menonton di bioskop dengan biaya berlangganan OTT. Oleh karena itu, Sinewara perlu menawarkan harga tiket yang terjangkau sekaligus pengalaman yang tidak diperoleh ketika menonton dari rumah.

“PFN perlu menyiapkan layar-layar lebar dengan harga tiket yang terjangkau. Selain itu aspek non-harga dari bioskop layar lebar ini perlu dibangun, seperti fungsi sosial, fungsi rekreasi, fasilitas untuk ngobrol, kafe, dan kerja sama dengan UMKM,” kata Firman.

Pengamat budaya dan film, Hikmat Darmawan, juga menilai rencana PFN membangun jaringan bioskop layak dipertimbangkan. Ia pun menyebut pergeseran PFN dari produksi film menuju pembangunan infrastruktur distribusi merupakan langkah yang lebih strategis.

Menurut Hikmat, risiko produksi film dengan modal besar cukup tinggi apabila PFN tidak memiliki dukungan ekosistem distribusi yang memadai. Karena itu, pembangunan bioskop dapat menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat industri film nasional.

“OTT tidak serta-merta menggantikan revenue stream buat bioskop. Revenue stream paling besar yang masih diharapkan dan de facto memang terjadi adalah dari pembelian tiket menonton fisik,” ujar Hikmat kepada Tirto, Kamis (20/8/2026).

Hikmat menilai persoalan industri film Indonesia justru terletak pada terbatasnya infrastruktur bioskop dan distribusi. Ia mengatakan perluasan jaringan layar dapat membuka pasar yang lebih besar, terutama bagi film lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan ruang tayang.

“Jadi sangat relevan membangun jaringan bioskop milik BUMN. Dan orang juga sering menganggap menonton film sebagai konsumsi tersier. Padahal apabila kita melihatnya sebagai industri, itu salah satu industri padat karya yang bisa memberikan begitu banyak revenue stream apabila industri perfilman tumbuh,” katanya.

Namun, menurut Hikmat, model bisnis Sinewara harus berbeda dari jaringan bioskop yang selama ini berkembang di pusat perbelanjaan. Biaya lahan di daerah yang relatif lebih rendah dapat menjadi salah satu keuntungan.

Ia juga menilai pendapatan bioskop tidak semestinya hanya mengandalkan penjualan tiket. Pengelola dapat mengembangkan pendapatan dari makanan dan minuman, kegiatan komunitas, hingga pemanfaatan aset pemerintah.

“Kalau secara profesional dan tepat, bisa saja itu tidak membebani negara. Kalau negara mau meng-kick off dengan memberi modal awal, itu akan jadi good investment juga kalau penanganan selanjutnya tepat,” ujar Hikmat.

Buka Jaringan Bioskop Masih Menguntungkan

Sementara itu, pengamat perfilman Indonesia, Yan Wijaya, menilai peluang bisnis jaringan bioskop baru masih terbuka. Ia melihat pertumbuhan bioskop independen menjadi salah satu indikator bahwa pasar layar lebar belum kehilangan daya tarik.

“Pembangunan jaringan bioskop baru masih akan menangguk cuan bila dikelola dengan benar dan serius dalam jangka panjang. Memang jumlah layar masih sangat terbatas, sekitar 2.200, padahal di era 1970-an kita pernah punya 5.000 bioskop,” kata Yan kepada Tirto, Kamis (20/8/2026).

Yan mengusulkan agar jaringan bioskop di daerah memiliki setidaknya empat layar dengan kapasitas sekitar 100 kursi per layar. Harga tiket yang terjangkau, menurutnya, dapat memperluas basis penonton sekaligus menciptakan pasar bagi film Indonesia.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengatur jeda antara penayangan film di bioskop dan masuknya film ke platform OTT. Menurut Yan, film tidak seharusnya terlalu cepat berpindah ke layanan streaming karena dapat mengurangi daya tarik penonton untuk datang ke bioskop.

Dari sisi ekonomi, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, melihat peluang sekaligus risiko dalam rencana Sinewara. Ia menilai ketimpangan jumlah layar memang membuat distribusi film lokal belum optimal, tetapi daya beli masyarakat daerah harus menjadi pertimbangan utama.

“Peluangnya ada, tetapi sangat bergantung pada pemilihan lokasi dan kemampuan menjaga jumlah penonton. Sinewara juga tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan tiket. Sumber pendapatan perlu diperluas melalui sewa ruang, kegiatan komunitas, event, atau aktivitas ekonomi kreatif lainnya,” ujar Yusuf kepada Tirto, Kamis (20/8/2026).

Menurut Yusuf, skema kerja sama PFN dengan pemerintah daerah, swasta, dan CSR dapat mengurangi beban pembiayaan BUMN. Namun, skema tersebut juga menyimpan risiko karena komitmen pemerintah daerah dapat berubah dan dana CSR tidak selalu berkelanjutan.

“Tata kelola, evaluasi kinerja, dan skema keluar dari kerja sama juga harus dirancang sejak awal agar aset ini tidak menjadi beban BUMN,” katanya.

Yusuf menilai Sinewara sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pesaing langsung OTT. Negara justru dapat mengambil posisi di wilayah yang belum menarik bagi investor swasta karena daya belinya relatif rendah.

“Pemerintah juga bisa memberikan insentif agar swasta mau masuk ke daerah yang belum terlayani, sambil memperkuat infrastruktur digital untuk memperluas akses OTT. Kombinasi keduanya akan lebih efisien karena pasar tetap diberi ruang untuk berkembang, sementara negara hadir di wilayah yang belum menarik secara komersial,” ujar Yusuf.

Dengan demikian, tantangan utama Sinewara bukan hanya menjawab apakah masyarakat masih mau datang ke bioskop di era streaming. Persoalannya adalah apakah PFN mampu membangun model bisnis yang sesuai dengan karakter pasar daerah, memperluas sumber pendapatan, dan memastikan investasi tersebut tidak berubah menjadi beban baru bagi negara.

Jika berhasil, Sinewara dapat berfungsi menjadi infrastruktur distribusi film lokal sekaligus ruang ekonomi kreatif di daerah. Namun, jika pembangunan hanya mengejar penambahan jumlah layar tanpa kajian pasar, tata kelola, dan model pendapatan yang jelas. Ekspansi bisnis layar lebar ini justru berisiko menghadirkan persoalan baru bagi industri film nasional.