Peru Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran, Apa Alasannya?

tirto.id - Pemerintah Peru memutus hubungan diplomatik dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Peru menyebut keputusan tersebut didasarkan pada komitmen terhadap perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, serta pembelaan terhadap demokrasi.

Lima menyoroti sejumlah persoalan di Iran, mulai dari penindasan terhadap demonstrasi damai, pembatasan kebebasan pers, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, hingga dugaan penganiayaan terhadap lawan politik.

Selain isu demokrasi, Peru juga menyoroti gangguan terhadap pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Hormuz sejak Maret 2026 yang dinilai berpotensi memengaruhi harga energi dan stabilitas rantai pasok global.

Apa Alasan Peru Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran?

Pemerintah Peru pada Selasa (1/9/2026) mengumumkan keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada komitmen historis Lima terhadap perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, serta prinsip mempertahankan demokrasi.

“Pemerintah Republik Peru telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran,” kata Kementerian Luar Negeri dikutip Iran International, Selasa (2/9/2026).

Peru mengatakan telah mengamati adanya kemunduran nilai-nilai demokrasi di Iran, terutama terkait penindasan terhadap demonstrasi damai, pembatasan kebebasan pers, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta penganiayaan terhadap lawan-lawan politik.

Lima menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjadi salah satu dasar kebijakan luar negeri Peru.

Selain persoalan demokrasi dan hak asasi manusia, Peru juga menjadikan situasi di Selat Hormuz sebagai salah satu alasan utama pemutusan hubungan diplomatik. Pemerintah Peru menyatakan bahwa sejak Maret 2026 terjadi pembatasan dan gangguan terhadap perdagangan internasional melalui jalur strategis tersebut.

Menurut Lima, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi dan hak lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Peru juga menilai gangguan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, kehidupan manusia di laut, serta lingkungan laut.

“Pemerintah Peru sangat prihatin dengan pembatasan ketat yang diberlakukan oleh rezim Iran, serta gangguan perdagangan internasional melalui Selat Hormuz sejak Maret 2026, karena hal itu melanggar prinsip-prinsip seperti kebebasan navigasi dan hak lintas melalui selat yang digunakan untuk transit maritim internasional, yang tidak dapat dikenakan syarat sepihak, serta memengaruhi keselamatan navigasi, perlindungan nyawa manusia di laut, dan pelestarian lingkungan laut, di samping dampaknya terhadap harga energi dan stabilitas rantai pasokan global,” kata Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh, terganggunya jalur perdagangan melalui Selat Hormuz dikhawatirkan berdampak pada harga energi dan stabilitas rantai pasok global, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan energi internasional.

Keputusan Peru juga tidak terlepas dari meningkatnya konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran lebih luas mengenai stabilitas Timur Tengah.

Aksi saling serang antara pihak-pihak yang terlibat membuat situasi di Timur Tengah semakin tidak menentu. Belum lagi keamanan pelayaran di Selat Hormuz juga turut mencekam.

Dalam pernyataannya, Lima menuduh Iran berkontribusi terhadap eskalasi konflik dan kekerasan di kawasan tersebut. Peru menegaskan penolakannya terhadap apa yang mereka sebut sebagai hasutan Iran untuk melakukan kekerasan serta tindakan yang dinilai memperburuk konflik di Timur Tengah.

Isu program nuklir Iran juga menjadi bagian dari alasan diplomatik Peru. Lima mengecam tindakan Iran menghambat pekerjaan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), khususnya akses dan kegiatan inspeksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa program nuklir Iran tidak diarahkan pada pengembangan senjata nuklir.

“Pemerintah Peru juga dengan tegas menolak hasutan Iran untuk melakukan kekerasan dan peningkatan konflik di Timur Tengah, serta penghambatannya terhadap kerja Badan Energi Atom Internasional,” tegas Lima.

Dengan memasukkan persoalan pengawasan nuklir dalam alasan pemutusan hubungan diplomatik, Peru memperluas dasar keputusannya dari isu bilateral menjadi persoalan yang berkaitan dengan keamanan internasional dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan nuklir.

Meski memutus hubungan diplomatik, Peru menegaskan bahwa hubungan konsuler dengan Iran tetap dipertahankan. Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan dan warga negara kedua negara sesuai dengan ketentuan konvensi Wina yang relevan.

Keputusan tersebut secara resmi disampaikan kepada pemerintah Iran melalui nota diplomatik yang dikirim lewat Kedutaan Besar Iran di Ekuador, yang juga menjalankan fungsi sebagai perwakilan Iran untuk Peru. Hingga laporan tersebut disampaikan, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan langsung terhadap keputusan Lima.