Perjuangan Warga Jakarta: Rela Antre Panjang demi Jadi PPSU

tirto.id - Puluhan warga tampak masih memadati kawasan Balai Kota Jakarta hingga Jumat (25/4/2025) siang untuk menyerahkan berkas lamaran sebagai pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), terutama sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Berdasarkan pantauan Tirto di lokasi, warga yang datang ke Balai Kota berasal dari beragam latar belakang. Baik pria, wanita, tua, hingga muda, semua tampak berjubel di depan loket penerimaan untuk menyerahkan berkas lamaran mereka.

Sukma (25), seorang warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tampak ikut dalam antrean sambil menggendong putrinya yang baru berusia dua tahun.

“Iya, benar, saya datang bawa anak. Emang dari siang. Tadi berangkat dari jam 11. Katanya [loketnya] buka [jam] setengah dua, makanya kita salat dulu, jam satu tadi ke sini lagi,” tutur Sukma kepada Tirto di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Pria yang saat ini berprofesi sebagai pengemudi ojek online itu bilang, ia hendak mencoba peruntungan untuk melamar sebagai petugas PPSU guna menghidupi anak dan istrinya.

Sebab, menurutnya, jika ia diterima untuk bekerja sebagai petugas PPSU, maka ia akan memiliki penghasilan tetap yang lebih terjamin setiap bulannya.

“Biar bisa kerja aja, sih. Biar bisa ada penghasilan buat anak istri, gitu,” ucap Sukma.

“Ya, kita ada jaminannya, gitu. Jadi per bulan itu ada uang gaji,” lanjutnya.

Sukma yang hanya seorang lulusan SD itu menyebut dirinya sangat antusias untuk melamar setelah mendengar kabar bahwa kini lulusan SD bisa ikut melamar sebagai petugas PPSU.

“Makanya [ketika] ada peluang dari gubernur [lulusan] SD bisa ngelamar, makanya saya ngelamar, sih. Langsung buru-buru ngelamar, gitu,” kata Sukma.

Sukma mengaku datang ke Balai Kota untuk melamar pekerjaan setelah mendapatkan informasi dari sebuah grup di WhatsApp. Ia sempat mencoba untuk melamar lewat kantor kelurahan, namun justru ia ditolak di sana.

“Tadi pagi ke kelurahan dulu kita. Sudah ke kelurahan, enggak bisa katanya. Belum buka dari kelurahan, bilangnya gitu, terus belum ada lowongan. Makanya kita ke sini langsung,” ujarnya.

Sementara itu, keluhan serupa juga turut dirasakan oleh Panca (24), warga Rorotan, Jakarta Utara, yang datang langsung ke Balai Kota Jakarta untuk melamar pekerjaan bersama sang ibunda.

Panca menyebut, ketika ia datang ke kantor kelurahan setempat untuk melamar pekerjaan sebagai petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dirinya justru diarahkan untuk datang langsung ke Balai Kota.

“Iya, katanya suruh ke sini [Balai Kota]. Kelurahan malah enggak ada [lowongan], bang. Makanya di kelurahan tuh enggak tau,” kata Panca saat ditemui Tirto di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Panca menyebut, sebelumnya dirinya sempat bekerja sebagai seorang petugas kebersihan di sebuah klinik.

Kini, ia berharap dirinya dapat diterima untuk bekerja sebagai petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

“Ya, [saya mendaftar karena] gajinya lumayan,” sebut Panca.

Untuk itu, Panca rela datang ke Balai Kota sejak pagi hari. Ia menyebut telah menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan untuk proses rekrutmen.

“[Tadi menyerahkan] ijazah, KTP, SKCK, surat dokter, dan foto 3x4,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, sempat menanggapi ramainya antrean warga yang akan melamar pekerjaan sebagai petugas PJLP, khususnya petugas PPSU, di kawasan Balai Kota Jakarta.

Pramono menyebut, warga sebenarnya tidak perlu datang langsung ke Balai Kota untuk melamar. Ia bilang, warga cukup mendaftarkan diri di kantor-kantor kelurahan terdekat.

“Pendaftarannya itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota. Tetapi keputusannya nanti akan dikerucutkan di Balkot,” ujar Pramono kepada para wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025) lalu.

Pramono menyebut, finalisasi pendaftaran para pelamar nantinya akan dilakukan di Balai Kota. Pasalnya, ia menginginkan proses rekrutmen berjalan dengan transparan tanpa ada praktik “orang dalam”.

“Kami informasikan bahwa rekrutmennya bisa di kelurahan, tetapi keputusannya karena kami ingin menghilangkan ordal dan transparansinya itu loh, maka keputusannya dilaporkan kepada gubernur,” terang Pramono.

Untuk periode awal, Pramono menyebut akan disediakan 1.100 lowongan bagi petugas PPSU. Selanjutnya, jumlah lowongan akan ditambah sebanyak 506 pada awal tahun depan.

“Memang harapan orang untuk bekerja di PPSU ini tinggi sekali, kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 pada saat ini dan di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506 [lowongan],” kata Pramono.