Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mempercepat pembukaan tambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera dalam waktu singkat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa tambahan Sekolah Rakyat ini berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya. Salah satu lokasi yang tengah disiapkan adalah Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) milik Kementerian Perhubungan di Kabupaten Bogor.
“Yang sekarang sedang kita survei ini tambahan. Jadi di luar tahap satu, dan dua maupun di luar tahap tiga. Ini ada perintah (Sekolah Rakyat) tambahan yang kita bersama-sama harus kita laksanakan karena ini perintahnya Bapak Presiden Prabowo. Beliau meminta bulan April ini harus sudah buka,” kata Agus Jabo saat meninjau lokasi, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan, program tambahan ini melengkapi tahapan yang telah berjalan. Pada tahap pertama, pemerintah telah merintis Sekolah Rakyat di 166 titik dengan memanfaatkan gedung yang tersedia. Tahap kedua saat ini masuk pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, disusul tahap ketiga dengan penyiapan sekitar 100 titik tambahan.
Untuk mengejar target operasional pada April, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas milik kementerian dan lembaga. Kementerian Perhubungan menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan dengan menyediakan sejumlah fasilitas pelatihan untuk difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah dalam proses ini, satu hari dua hari ini ternyata Kemenhub memberikan tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk pelatihan, nanti akan digunakan untuk Sekolah Rakyat,” kata Agus Jabo.
Menurutnya, percepatan ini mengedepankan prinsip fungsional. Fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan menjadi prioritas agar kegiatan belajar dapat segera dimulai, sementara sarana pendukung lainnya akan disesuaikan secara bertahap.
“Yang penting ada kelas dulu, ada asrama dulu, terus ada tempat makan. Yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan sambil proses belajar mengajar berjalan,” kata Agus Jabo.
Di sisi lain, proses asesmen kelayakan lokasi tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Penyesuaian ruang dilakukan secara cepat agar memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis KemenPU Essy Asiah menilai lokasi PPSDMAP secara umum layak digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
“Secara arsitek juga sudah tinggal kita pembenahan. Jadi ini dalam waktu dua minggu sih aman banget lah ya insya Allah. Jadi mungkin kita paling ada beberapa kerusakan-kerusakan kecil, seperti retakan atau plafon. Jadi secara prinsip awal ini bisa kita gunakan untuk April,” kata Essy.
PPSDMAP sendiri memiliki luas sekitar 11 hektar, dengan potensi pemanfaatan berupa lima ruang kelas, asrama, ruang makan, sarana olahraga, serta musala di Gedung A dan Auditorium.
“Jadi nanti bisa total 76 kamar, kalau per kamar 2 orang berarti 152 (siswa). kalau 4 (siswa) per kamar bisa lebih dari itu. Termasuk ruang makan di lantai 1, lobby bisa dimanfaatkan untuk ruang guru,” kata Kepala PPSDMAP sekaligus Plt. Sekretaris BPSDM Perhubungan Kemenhub Ali Fikri.
Dalam kunjungan tersebut, Agus Jabo bersama jajaran pejabat meninjau langsung sejumlah fasilitas, mulai dari asrama, ruang makan, ruang kelas, hingga area lapangan yang difungsikan sebagai ruang serbaguna.
Setelah dari PPSDMAP, Agus Jabo melanjutkan peninjauan ke lokasi calon Sekolah Rakyat lainnya di Tagana Centre Kemensos, Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
Lokasi ini memiliki luas bangunan sekitar 4.280,25 meter persegi dengan fasilitas berupa lapangan, ruang makan, asrama, aula, hingga ruang kantor. Sekolah Rakyat di lokasi tersebut ditargetkan mampu menampung sekitar 100 siswa jenjang SD dan SMP, masing-masing dengan dua rombongan belajar.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
