Menuju konten utama

Peringkat Kemudahan Investasi RI Tertinggal 1 Poin dari Singapura

Bahlil Lahadalia melaporkan peringkat reformasi regulasi untuk kemudahan berinvestasi Indonesia hanya terpaut satu poin dari Singapura.

Peringkat Kemudahan Investasi RI Tertinggal 1 Poin dari Singapura
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

tirto.id - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan perkembangan peringkat kemudahan investasi di Indonesia. Ia melaporkan peringkat reformasi regulasi untuk kemudahan berinvestasi Indonesia hanya terpaut satu poin dari Singapura.

Pemeringkatan itu didapatkan dari penilaian oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

"Jadi nilai kita itu 18, Singapura itu 19. Jadi kita cuma kurang satu poin," ujarnya dikutip Antara, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Bahlil menjelaskan, setidaknya ada lima indikator yang menjadi penilaian oleh UNCTAD tersebut yakni transparansi izin, sinkronisasi kecepatan, pelayanan, Online Single Submission (OSS), serta efisiensi dalam kepengurusan perizinan dan kepastian.

"Bahwa belum maksimal, iya. Tapi kita mulai mengarah kepada sesuatu yang semakin lebih baik, lebih cepat," katanya.

Menurut Bahlil peringkat kemudahan investasi yang ditempuh lewat perbaikan perizinan, fasilitas, dan insentif bagi investor tersebut tentunya akan berdampak terhadap realisasi investasi.

Akan tetapi ia menegaskan bahwa, Presiden Joko Widodo memerintahkan bahwa investasi tidak boleh hanya berkutat pada besaran realisasi nilai semata, tetapi juga kualitas dari investasi itu sendiri.

"Jadi tahun ini kan kita diberi target Rp1.200 triliun oleh Bapak Presiden, tahun depan diberikan target Rp1.400 triliun. Tetapi tidak hanya pada angka, tapi penyebaran investasi antara Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian penciptaan pekerjaan," katanya.

Pemerintah ke depan, tidak hanya fokus pada pembangunan investasi berbasis teknologi canggih, tetapi juga padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Jadi jangan hanya membangun investasi yang berbasis high technology, tetapi juga harus padat karya, karena pascapandemi kan kita membutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak," ujar Bahlil menambahkan.

Bahlil juga mengaku telah melaporkan kepada Presiden terkait hasil penugasannya yang baru saja kembali dari menghadiri Sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN (AIA Council) di Kamboja, Rabu (14/9) pekan lalu.

Di forum tersebut dipaparkan juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah foreign direct investment (FDI) terbesar kedua setelah Singapura.

Baca juga artikel terkait PERINGKAT INDONESIA

tirto.id - Ekonomi
Sumber: Antara
Editor: Anggun P Situmorang