tirto.id - Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran sejak akhir Februari 2026 memaksa koreksi prospek pertumbuhan ekonomi global.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan dengan kondisi global itu proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini mengalami pemangkasan dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen.
Perang di wilayah Timur Tengah itu, lanjutnya, telah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Lonjakan harga minyak dunia telah mengganggu rantai pasok perdagangan antarnegara.
"Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diprakirakan akan lebih lambat menjadi 3,1 persen dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen, meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS," ujar Perry dalam konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Selasa (17/3/2026).
Tidak hanya pertumbuhan yang melambat, tekanan inflasi global juga meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen. Kondisi ini mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR).
Perry menjelaskan pasar keuangan global memburuk dengan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS), meningkatnya yield US treasury, serta terjadinya arus modal keluar dari negara berkembang atau emerging markets.
"Bahkan suku bunga yield US treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang," jelasnya.
Akibat konflik tersebut, premi risiko investasi global meningkat sehingga mengakibatkan bergesernya aliran modal ke aset-aset safe haven, terutama ke pasar uang AS. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) turut menguat.
Perry bilang, memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Iran semakin menekan mata uang emerging markets dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya.
Bahkan, nilai tukar Rupiah pada 16 Maret 2026 tercatat sebesar Rp16.985 per dolar AS, melemah 1,29 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.
Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia akan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang.
"Kami akan menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mempertahankan ketahanan eksternal dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," tutur Perry.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id




































