Menuju konten utama

Pengusaha Sambangi Purbaya, Curhat Urus 99 Izin untuk Berbisnis

Purbaya sebut pemerintah tengah membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengusaha Sambangi Purbaya, Curhat Urus 99 Izin untuk Berbisnis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 September 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

tirto.id - Asosiasi industri mengeluhkan perihal perizinan yang menggunung ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu asosiasi bahkan menyebut untuk menjalankan bisnisnya mereka harus mengantongi 99 izin.

Menurut Purbaya, keluhan pelaku industri di Tanah Air ini merupakan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan hingga detik ini. Pasalnya, izin yang terlalu banyak ini membuat roda bisnis tidak bisa berjalan kencang.

“Keluhannya banyak, tapi itu klasik. Bikin bisnis kusut, kebanyakan izin. Itu sudah dari dulu-dulu,” katanya sai bertemu dengan para asosiasi industri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan, keluhan perizinan ini tak hanya bersumber dari pemerintah pusat, namun juga terjadi hingga pemerintah daerah (Pemda). Belum lagi persyaratan yang harus dipenuhi beragam.

“Pemdanya kebanyakan ngeluarin izin, persyaratan macam-macam. Sehingga salah satu saya tanya, berapa izin Anda? 99 tadi, ya? Kebanyakan,” ujarnya.

Merespons keluhan para pelaku usaha ini, dia berkomitmen akan menyederhanakan proses perizinan. Pihaknya akan melihat sisi-sisi yang dapat disederhanakan perizinannya hingga mempersingkat proses birokrasi.

Dia pun mengatakan akan mengawasi jalannya proses efisiensi perizinan ini melalui kelompok kerja (Pokja). “Nanti kita lihat yang mana bisa kita kurangin (izin). Saya akan awasi nanti lewat Pokja nanti ya,” tuturnya.

Adapun, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Tim ini akan bertugas membereskan masalah yang membuat iklim investasi di Indonesia sampai saat ini masih kurang.

"Untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan. Ini udah puluhan tahun, kan? Kita nggak bisa betulin. Jadi, kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan. Tapi problemnya masih ada, kan sama saja. Jadi, kita akan perbaiki itu," ucap Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Selain itu Purbaya berjanji bakal menerima aduan dari para pengusaha terkait masalah apa saja yang masih mereka hadapi. Ia akan “buka lapak” sekali dalam sepekan untuk menerima aduan pengusaha dan mencarikan solusi.

“Saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu. Akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Jadi, orang bisa mengadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya. Kita beresin," ujarnya.

Baca juga artikel terkait PURBAYA YUDHI SADEWA atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana