tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi, bukan dengan prinsip-prinsip birokrasi karena tidak akan optimal.
Menurut Sofyan, bila BUMN masih dikelola dengan prinsip birokrasi maka tidak akan optimal dan tidak akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. "Apalagi kalau proses politik terlibat dalam pengelolaan BUMN," ujar Sofyan usai membuka sebuah seminar investasi di Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Oleh sebab itu, kata Sofyan, sebanyak mungkin pengelolaan BUMN sesuai dengan standar pengelolaan perusahaan-perusahaan swasta.
"Maka karena itu yang namanya holding, yang namanya KPI (key performance indicator) BUMN menjadi standarnya seperti perusahaan swasta itu menjadi sangat penting," kata Sofyan.
Menurut Sofyan, Presiden Joko Widodo telah mendorong BUMN sejenis untuk membentuk perusahaan induk guna meningkatkan efisiensi pada setiap aksi korporasi. Pemerintah telah menyiapkan rangkaian perusahaan induk BUMN hingga 2019. Beberapa perusahaan induk itu antara lain BUMN pariwisata, logistik, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang, pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umum, perbankan, serta jasa survei.
Sofyan menjelaskan pada 2016 ini, pemerintah menargetkan bisa mendirikan enam perusahaan induk BUMN, yaitu sektor infrastruktur, pertambangan, ketahanan energi, perbankan, jalan tol, dan energi terbarukan.
(ANT)
