Menuju konten utama

Pengelolaan BUMN dengan Prinsip Birokrasi Tak Akan Optimal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi, bukan dengan prinsip-prinsip birokrasi karena tidak akan optimal.

Pengelolaan BUMN dengan Prinsip Birokrasi Tak Akan Optimal
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil. Antara Foto/M Agung Rajasa. chief economist of the islamic development bank savas alpay, 2. dr. ahmad mohamed ali, president of islamic development bank 3. helen clark, administrator of the united nations development programme (undp) minister for finance, revenue, economic affairs, statistics and privatization pakistan mohammad ishaq dar, minister of finance, algeria abderrahmne benkhalfa,

tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola dengan prinsip-prinsip korporasi, bukan dengan prinsip-prinsip birokrasi karena tidak akan optimal.

Menurut Sofyan, bila BUMN masih dikelola dengan prinsip birokrasi maka tidak akan optimal dan tidak akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. "Apalagi kalau proses politik terlibat dalam pengelolaan BUMN," ujar Sofyan usai membuka sebuah seminar investasi di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Oleh sebab itu, kata Sofyan, sebanyak mungkin pengelolaan BUMN sesuai dengan standar pengelolaan perusahaan-perusahaan swasta.

"Maka karena itu yang namanya holding, yang namanya KPI (key performance indicator) BUMN menjadi standarnya seperti perusahaan swasta itu menjadi sangat penting," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, Presiden Joko Widodo telah mendorong BUMN sejenis untuk membentuk perusahaan induk guna meningkatkan efisiensi pada setiap aksi korporasi. Pemerintah telah menyiapkan rangkaian perusahaan induk BUMN hingga 2019. Beberapa perusahaan induk itu antara lain BUMN pariwisata, logistik, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang, pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umum, perbankan, serta jasa survei.

Sofyan menjelaskan pada 2016 ini, pemerintah menargetkan bisa mendirikan enam perusahaan induk BUMN, yaitu sektor infrastruktur, pertambangan, ketahanan energi, perbankan, jalan tol, dan energi terbarukan.

(ANT)

Baca juga artikel terkait BAPPENAS atau tulisan lainnya

tirto.id - Bisnis
Reporter: Agung DH