tirto.id - Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah atau dikenal UIN Jakarta, Adi Prayitno menyoroti kasus jual beli jabatan pada Kementerian Agama.
Menurut dia, ke depan jabatan menteri tidak diisi oleh kader partai politik, terutama parpol yang berkoalisi dengan presiden dan wakil presiden terpilih. Ia menilai, ada peluang konflik kepentingan di tubuh kementerian dengan menteri dari parpol.
"Terutama kementerian-kementerian yang menyangkut urusan umat, urusan pendidikan, itu memang menjadi penting untuk bebas dari intervensi dan kepentingan parpol," ujar dia kepada Tirto, Rabu (20/3/2019).
Oleh karena itu, ia menyarankan kepada presiden dan wapres yang terpilih agar pemilihan menteri ke depannya tidak hanya dari partai politik yang mengusung saja. Tetapi juga, kata dia, dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi dan rekam jejak bersih.
"Ke depan siapapun jadi presiden ya komposisi dari partainya dikit saja. Cukup misalnya dari parpol pengusung satu saja, selebihnya kalangan profesional yg memiliki rekam jejak, kompetensi, tidak memikiki interest [kepentingan] politik," ujar dia.
Ia juga meminta agar ada kewaspadaan soal kewenangan luas Menteri Agama yang dapat memilih rektor universitas negeri Islam di Indonesia. Hal itu, kata dia, berpeluang memunculkan lobi-lobi.
Diketahui, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019-2023 terpilih, Andi M Faisal Bakti, tak dilantik Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, tapi Amany Burhanuddin Umar Lubis pada 7 Januari 2019 lalu.
"Kalau itu yg terjadi peran parpol cukup kuat, baru terjadi sekarang. Kalau seperti itu bukan berdasarkan kompetensi lagi, tapi berdasarkan lobi-lobi dan kedekatan, dan seterusnya," tutur dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
