tirto.id - Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat berkomentar soal polemik yang sedang terjadi pada kampusnya dulu.
Ia mengatakan harusnya pemerintah tidak perlu intervensi tentang pemilihan rektor perguruan tinggi dan fokus saja pada hal yang lebih pokok.
"Mana kampus yang sudah mapan, sebaiknya diberi otonomi penuh. Karena profesor dan anggota senat lebih tahu siapa yang bisa memimpin. Karena mereka tahu sehari-harinya. Departemen yang hanya memfasilitasi anggaran dan yang pokok saja," ujarnya di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya melakukan intervensi dalam bentuk binaan namun hanya khusus untuk kampus yang masih berumur jagung. Hal tersebut untuk menjaga nafas demokrasi di lingkup kampus.
"Ketika kaum intelektual ngomong demokrasi, kok di kampusnya sendiri demokrasi dibunuh, itu jadi tidak logis terutama bagi kampus-kampus yang memang sudah mandiri," tutur rektor dua periode 2006-2010 dan 2010-2015 tersebut.
Sebab itu ia menilai biarkan saja kampus terutama yang sudah bisa mandiri menentukan sendiri kepemimpinannya. Dengan catatan, proses pemilihan rektor harus elegan.
"Orang kampus sendiri hendaknya bersikap elegan dan intelektual, misal ketika pemilihan rektor, jangan kayak partai politik, tunjukan sikap yang lebih elegan sehingga itu menjadi percontohan demokrasi," ujarnya.
Polemik yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyeruak setelah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD berbicara dalam ILC TV One, Selasa (19/3/2019) malam. Mahfud meminta KPK mengusut dugaan jual beli jabatan rektor di kampus tersebut karena diduga melibatkan pihak Kementerian Agama.
"Kalau salah mengurus jembatan bisa diperbaiki. Tapi kalau salah mengurus lembaga pendidikan, kan korban generasi banyak," pungkas Komaruddin.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
