Pemulihan Pascabencana Sumatra Diprediksi Butuh Dana Rp130 T

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatra membutuhkan dana hingga sekitar Rp130 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk tahap rekonstruksi dan pembangunan kembali secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp 130 triliun. Lebih kurang, tapi ini nggak saya katakan angka fix, karena mungkin ada double. Anggaran itu akan dikerjakan KL selama multi-year tiga tahun," kata Tito dalam konferensi pers terkait progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatra di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan, nominal tersebut masih berupa perhitungan sementara dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan program kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, yang kemudian dirangkum menjadi sebuah Rencana Induk (Renduk).

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatra ini menargetkan, Renduk yang memuat postur anggaran tersebut akan disahkan secara resmi oleh pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

"Nanti kalau sudah dibuat, Menkeu akan biayai kalau sudah menjadi renduk, ini betul-betul planning clear, siap, apa saja yang mau dibuat, dan nilainya berapa," ujar Tito.

Sebagai gambaran, Tito mencontohkan bahwa dana bernilai ratusan triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan jembatan permanen, hingga pemulihan fasilitas vital yakni sekolah dan pusat kesehatan masyarakat.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menengok masifnya skala kerusakan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito memaparkan, penanganan bencana di Sumatra memiliki tantangan geografis yang berat lantaran titik kerusakannya tidak berada di satu hamparan.

"Bencana di tiga provinsi ini tingkat kesulitannya tinggi karena dia scattered (tersebar), dia sporadis ada di mana-mana," ungkap mantan Kapolri tersebut.

Tito merinci, terdapat perbedaan karakteristik kerusakan yang signifikan antara kawasan dataran tinggi (highland) dan dataran rendah (lowland).

Di dataran tinggi, persoalan utama adalah longsor yang memutus akses jalan raya. Sementara di dataran rendah, wilayah luluh lantak tertimbun material bawaan banjir.

"Dan kemudian ada juga yang bawa batu dan pasir, dan itu menghantam jembatan, menghantam kanan kiri sungai, timbunan lumpur-lumpur yang merusak rumah, fasilitas umum, dan lain-lain," urainya.

Meski dihadapkan pada medan yang sulit, proses pemulihan yang dikerjakan bersama antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah disebut menunjukkan hasil positif. Dari puluhan wilayah yang sempat lumpuh pada akhir tahun lalu, kini mayoritas telah berangsur pulih.

"Total dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, 38 sudah kembali normal, 3 mendekati normal, dan 11 yang kita akan fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di situ," jelas Tito.