Lumpur dan Tumpukan Kayu Jadi Kendala Utama Pemulihan Sumatra

tirto.id - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengungkapkan endapan lumpur tebal dan tumpukan material kayu menjadi dua kendala utama dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa ada perbedaan karakteristik kerusakan di lokasi bencana. Jika kawasan dataran tinggi terhambat oleh tanah longsor, kawasan dataran rendah justru luluh lantak akibat material bawaan banjir.

"Daerah lowland, daerah dataran rendah, umumnya problemnya banjir. Banjir yang bawa material, ada yang lumpur, ditambah dengan kayu karena terangkat semua itu dari hutan atau dari perkebunan, terangkat sampai ke akar-akarnya. Dan kemudian ada juga yang bawa batu dan pasir, dan itu menghantam jembatan," kata Tito dalam konferensi pers progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Berdasarkan data Satgas PRR, pemerintah harus menangani ratusan titik pembersihan lumpur di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Wilayah Sumatra Barat mencatatkan progres pembersihan lumpur paling cepat.

Sementara di wilayah Sumatra Utara dan Aceh, proses pembersihan masih terus dikebut karena volume material yang sangat masif.

Tak hanya lumpur, tumpukan kayu gelondongan juga menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data paparan Satgas, volume serpihan kayu yang harus dibersihkan cukup besar.

Sebagai contoh, di daerah Langkahan, Kabupaten Aceh Utara saja, terdapat tumpukan kayu hingga 1 juta meter kubik yang menutupi areal seluas 32 hektare, sehingga pemerintah harus mengerahkan puluhan alat berat gabungan.

Untuk mengatasi hambatan material sisa bencana tersebut, Tito telah menyiapkan sejumlah skema percepatan. Untuk wilayah Aceh Tamiang, pemerintah kembali memobilisasi ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk turun langsung ke titik-titik berlumpur.

"Senin sudah akan saya kirim lagi 800 praja IPDN gelombang ketiga khusus untuk membersihkan lumpur. Kemudian di Bireuen dan di Pidie Jaya, saya sudah dorong menggunakan Cash for Work skema. Artinya dibiayai oleh Pemda, BNPB, atau Satgas, masyarakat direkrut untuk melakukan pembersihan disiapkan alat-alat berat supaya clear," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menyoroti bahwa tumpukan material kayu dan lumpur tersebut berimbas panjang pada kondisi sungai-sungai di wilayah terdampak.

Sedimen yang memenuhi badan sungai membuat kapasitas tampung air menyusut drastis, sehingga wilayah tersebut sangat rentan terhadap banjir susulan.

Kementerian PU turut harus merancang pembangunan infrastruktur khusus berupa Sabo Dam bertingkat untuk menahan sedimen lumpur dan material di daerah rawan banjir susulan, seperti di Pidie Jaya dan Tapanuli Tengah (Tapteng).

Mengingat panjangnya daerah aliran sungai yang harus dikeruk, Tito memprediksi proses ini akan memakan waktu paling lama.

"Kalau enggak di-clear-kan, ada hujan dia akan banjir ke sebelahnya. Ini perlu waktu, pembangunannya enggak bisa 2-3 bulan," ujar mantan Kapolri tersebut.