tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjalin kerja sama pembangunan subway (kereta bawah tanah) di Bali dengan Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memberikan dukungan penuh terhadap langkah Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern dan berkelanjutan.
"Kami menawarkan kerja sama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah kami miliki. Kemudian kami sudah mempunyai pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT, kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan keuangan transportasi berbasis rel. Baru saja MoU (memorandum of understanding) itu dilaksanakan," ungkap Rano saat kunjungannya ke Jayasabha untuk bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, Jumat (13/06/2025).
Menurut Rano, pembangunan MRT membutuhkan proses yang panjang. Saat ini DKI Jakarta sedang melanjutkan pembangunan MRT Fase II yang dimulai dari Bundaran HI hingga Ancol dengan panjang 25 kilometer. Koridor tersebut ditargetkan rampung pada 2029.
"Apalagi spesifik Bali dengan kekayaan dan kekuatan adatnya. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan. Mungkin kita tidak melalui konsep [jalur] atas, tapi semuanya bawah. Kalau bawah ini, tentu pengerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar," jelasnya.
Mengenai biaya, Rano mengungkap perlunya investasi yang besar. Dia menilai, Bali tidak dapat melakukannya sendirian, maka Jakarta dapat membantu. Namun, sosok yang akrab disapa Bang Doel tersebut menilai masih diperlukan investor tambahan untuk menjalankan proyek subway di Bali.
"Diperlukan anggaran untuk perencanaan, buat desain. Artinya, tim ini harus kerja serius. MRT menyiapkan ini (perencanaan) hampir dua tahun. Untuk perencanaan itu juga memerlukan anggaran. Mungkin di sini Bali harus menurunkan APBD-nya untuk perencanaan itu," tambahnya.
Koster pun menyatakan pentingnya jalinan kerja sama untuk mempercepat pembangunan subway di Bali. Sebab saat ini, Pemprov Bali masih mencari investor dengan skema pembiayaan yang sesuai.
"Karena DKI sudah punya pengalaman bekerja sama dengan pihak lain. Kami [berbicara] tadi dengan Pak Wakil Gubernur [Rano] supaya berbagi pengalaman dalam merancang desain untuk mematangkan kembali. Kami juga berharap Pak Wagub DKI, Perseroda dan mitranya itu, bersama Perseroda Provinsi Bali bisa menjalankannya di Provinsi Bali," kata Koster.
Selain kerja sama di bidang transportasi, Koster mengungkap terdapat beberapa kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Bali di berbagai bidang. Teranyar, Pemerintah DKI Jakarta mengundang Gubernur Bali ke Jakarta dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mitra Praja Utama (MPU) tanggal 17 Juni mendatang.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































