Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta siaga darurat bencana kekeringan selama 185 hari. Kebijakan ini ditetapkan mulai hari ini, Rabu (8/4/2026) hingga 10 Oktober 2026.
"Penetapan status siaga yang mencapai 185 hari merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang gerak bagi seluruh instansi," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Multazam, di Sampit, Rabu (8/4/2026) dilansir dari Antara.
Penetapan status dilakukan lebih awal, meski BMKG Kotim menyatakan saat ini Kotim masih dalam fase transisi dari musim hujan ke kemarau. Tujuannya, agar setiap sektor memiliki waktu untuk memetakan anggaran mitigasi sebelum memasuki fase kritis pada Mei.
“Kami mulai lebih awal, agar seluruh sektoral yang akan terdampak pada bencana karhutla dan kekeringan agar bisa bersiap-siap," katanya.
Persiapan itu, salah satunya memetakan pembiayaan rutin untuk optimalisasi pada lokasi yang tepat sehingga saat penanganan mitigasi itu lebih berdaya dinamik.
Menurut Multazam, durasi yang panjang dalam status siaga tidak menjadi masalah karena sifatnya kesiapsiagaan dan pencegahan.
Jika kondisi di lapangan memburuk secara drastis, pemerintah akan langsung mengevaluasi parameter yang ada untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat yang biasanya berlaku dalam siklus tujuh harian.
“Kalau siaga tidak masalah durasinya panjang, karena itu bagian dari kesiapsiagaan. Nanti apabila terjadi kedaruratan yang sesuai dengan parameter yang kami miliki maka akan kami naikkan statusnya menjadi tanggap, kami melihat eskalasi yang terjadi,” ujarnya.
Kekhawatiran utama BPBD masih terfokus pada wilayah selatan Kotim, mulai dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hingga wilayah pesisir Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, lantaran wilayah tersebut didominasi lahan gambut yang mudah terbakar.
Berdasarkan pantauan sejak Januari hingga Maret, area tersebut menunjukkan tingkat kerawanan yang tinggi karena kondisi lahan yang terbakar, terutama di tengah aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.
Editor: Bayu Septianto
