tirto.id - Pemilu 1955 berlangsung dalam dua tahap. Pertama, digelar pada tanggal 29 September 1955, tepat hari ini 66 tahun lalu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.
Pemilu pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan ini digelar untuk membatasi kekuasaan, memperluas partisipasi rakyat, dan menumbuhkan iklim demokrasi. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia di tengah perbedaan ideologi yang mencolok.
“Pada pemilu 1955 tersebut tidak ada pemaksaan dalam memilih, tidak ada intervensi parpol oleh pemerintah, juga tidak ada pegawai negeri yang diwajibkan memilih Golkar (Golongan Karya)—di mana semua itu mewarnai pemilu-pemilu Orde Baru (Orba) sejak Pemilu 1971,” ungkap Aswi Warman Adam dalam Kompas Data (2019), Pemilu 1955: Awal Pesta Demokrasi, hlm. 2.
“Selain itu, pada pemilu 1955 tidak ada pula 'Serangan Fajar' sebagaimana menjadi momok mengkhawatirkan seperti pada pemilu-pemilu masa Reformasi,” imbuhnya.
Terdapat 172 partai politik dan peserta perorangan yang ikut dalam Pemilu 1955. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) memenangkan pertarungan dengan meraih 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3%). Diikuti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi di Konstituante (20,9%), Nahdlatul Ulama (NU) dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4%), Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat 39 kursi DPR dan 80 Kursi Konstituante (16,4%), serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89%). Parpol-parpol lainnya mendapat kursi di bawah 10, sementara beberapa peserta perorangan berhasil meraih kursi di DPR dan Konstituante.
Menurut Wildan Sena Utama dalam “Pemilihan Umum 1955 di Yogyakarta: Merayakan Demokrasi”, yang dimuat dalam buku Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, Pemilu 1955 menjadi penting karena, “bukan sekadar persaingan memperebutkan suara, tetapi Pemilu 1955 dapat dilihat sebagai sebuah lambang dan sarana pendewasaan. Pemilu ini dapat dilihat sebagai penanda kemenangan kekuatan demokratis di mana orang-orang Indonesia telah memproklamirkan keyakinannya pada cara hidup demokratis dan telah menunjukan kematangan politik yang luar biasa dalam menjunjung cita-cita luhur dari demokrasi.” (hlm. 135).
Selain itu, Pemilu 1955 juga dianggap oleh banyak kalangan sebagai jawaban dari ketidakpuasan atas situasi politik secara umum. Di antaranya krisis kabinet yang berlangsung secara terus menerus, maraknya perilaku korupsi di kalangan pejabat, budaya nepotisme, pertengkaran dalam dan antarpartai yang begitu “kasar” dan keras, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam upaya pembangunan negara.
Dengan demikian, seturut pendapat Herbert Feith dalam The Indonesian Elections of 1955, (Ithaca: Modern Indonesian Project Southeast Asia Program Cornell University, 1957, hlm. 6), Pemilu 1955 diharapkan bisa menjadi jawaban untuk memperbaiki situasi perpolitikan nasional yang kacau balau tersebut.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Besarnya antusiasme masyarakat dalam pemilu ternyata tidak membawa pengaruh yang berarti bagi jalannya pemerintahan republik. Wakil-wakil rakyat yang terpilih nyatanya tidak membawa perubahan berarti. Kabinet masih sering bergonta-ganti, partai-partai semakin ganas dalam mencibir. Bahkan di kalangan akar rumput tak jarang berakhir dengan perisakan dan perkelahian. Indonesianis Harry J Benda menyebut kegagalan demokrasi Indonesia pada tahun 1950-an disebabkan oleh ketiadaan semangat demokratis dalam masyarakat.
Pandangan Benda kemudian dikritik oleh Farabi Fakih dalam “Modal Revolusi: Demokrasi dan Partisipasi Rakyat”, Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, hlm 85. Menurutnya, jika melihat pada membludaknya pemilih dan besarnya antusiasme rakyat dalam Pemilu 1955, demokrasi secara prosedural di Indonesia telah berhasil. Kegagalan Demokrasi Parlementer yang terjadi di tahun 1950-an disebabkan oleh perbedaan ideologis di kalangan elite akan makna dan fungsi demokrasi. Mereka tidak mampu menjaga ketidakstabilan dalam tubuh pemerintahan.
Partisipasi Perempuan
Pemilu 1955 juga diwarnai oleh partisipasi perempuan yang cukup semarak, seperti terdapat dalam beberapa arsip foto yang terhimpum di buku Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955 terbitan ANRI.
Contoh arsip foto pertama berkode Kempen 550929 FG 10-4, di situ tampak ibu-ibu dari TPS Kecamatan Petamburan, Jakata, antusias menyambut pemilu. Mereka kebanyakan mengenakan kemben tertutup dan rok jarik dengan sebagian kepala ditutup dengan kain berenda. Beberapa tampak membawa anak-anaknya (hlm. 18-19).
Sejumlah perempuan juga tampak turut aktif dalam kepanitiaan. Ketua Panitia Pemilihan Jakarta Raya, misalnya, dijabat oleh Ny. S. Pudjobuntoro, sebagaimana terdapat dalam arsip foto dengan kode Kempen KR 560322 FG 2-18. Ny. S. Pudjobuntoro tampak sedang melaksanakan rapat dengan anggota lain yang hampir seluruhnya laki-laki. Beberapa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga sebagian dijabat oleh perempuan, seperti di TPS Gedung Olahraga dan TPS Sekolah Rakyat di Kebayoran Baru (hlm 122).
Selain itu, di sejumlah TPS juga tersedia tempat penitipan anak, seperti terdapat dalam arsip berkode Kempen KR 560322 FG 2-7. Foto itu menampilkan gambar ibu-ibu sedang berkerumun menggendong anak-anaknya yang masih balita di depan gedung dengan baliho bertuliskan, “PANITIJA PENITIPAN ANAK2 KELURAHAN RANDUSARI SEMARANG SELATAN”. Tersedianya tempat penitipan anak bertujuan agar para ibu yang hendak menggunakan hak pilihnya dapat memilih dengan tenang dan nyaman.
Editor: Irfan Teguh
