tirto.id - Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk menjembatani hubungan baik antara Myanmar dan Bangladesh dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Seperti dikutip dari Antara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (1/1/2017) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi cukup intens terkait konflik daerah perbatasan itu.
Menurut Retno, diplomasi yang dilakukan pemerintah ini termasuk dalam salah tugas Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan ikut serta menjaga perdamaian dunia.
"Saya melakukan diplomasi yang dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kegaduhan karena konflik Rohingya merupakan isu sangat sensitif menyangkut negara yang berdaulat penuh, kedaulatan sebuah negara harus dihormati," kata Retno.
Diakui Retno, tidak mudah untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Rakhine Myanmar karena terkait dengan sentimen isu agama yang menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut.
Untuk bisa terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut, Retno mengatakan tidak segan-segan meminta masukan pada pimpinan organisasi keagamaan di Tanah Air.
"Di dalam negeri saya melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan organisasi Islam, meminta masukan mereka bagaimana membantu mengatasi permasalahan masyarakat Muslim Rohingya," katanya.
Ia menambahkan, untuk bisa terlibat diplomasi langsung, Presiden Joko Widodo memberi perintah agar dirinya bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Myanmar beberapa waktu lalu.
"Presiden memutuskan saya bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi di kediaman beliau. Kami berbicara empat mata membahas masalah Rakhine. Kami sepakat tentang pentingnya pemerintah Myanmar dan ASEAN segera mengatasi situasi di Rakhine," ujarnya.
Dari pertemuan tersebut, lanjut Retno, ia dan Suu Kyi sepakat melakukan pertemuan lanjutan dengan para Menlu di tingkat ASEAN untuk membahas masalah pengungsi Rohingya. Pada pertemuan para Menlu ASEAN, pemerintah RI mengusulkan beberapa opsi, salah satunya pemerintah Myanmar membuka akses untuk aksi kemanusiaan dan membuka akses media agar situasi diketahui oleh dunia luar.
"Kita mengusulkan akses kemanusiaan dan akses pada media secara bertahap dan terbatas. Kita meminta Myanmar menyampaikan update tentang penanganan Rakhine," papar Retno.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
