Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menutup sementara 2.162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan penutupan sementara ini dilakukan terhadap unit yang belum memenuhi standar operasional, termasuk kelengkapan sistem dan aspek teknis lainnya seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Yang di-suspend (ditangguhkan) 1.789, SP (surat peringatan) 1 368 (dapur), SP 2 5 (dapur). Totalnya 2.162. Tapi ini bergerak terus, ini yang tidak aktif, yang belum memenuhi SLHS aja dan lain-lain,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar dapur yang ditutup sementara masih berstatus “disuspend” atau diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah akan menghentikan operasionalnya secara permanen.
Adapun secara keseluruhan, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 26.066 unit. Hingga 30 Maret 2026, MBG juga telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61,68 juta penerima manfaat.
Pemerintah mengakui skala program yang besar membuat pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“MBG ini, kan, program yang sangat besar. Mendasar luar biasa. 60 juta kasih anak-anak kita makan tentu tidak mudah dengan segala dinamikanya. Tapi kita terus, pemerintah terus, melakukan penyempurnaan-penyempurnaan,” ucap Zulkifli.
Selain evaluasi dapur, pemerintah juga mengubah skema penyaluran MBG untuk meningkatkan efektivitas. Jika sebelumnya program berjalan enam hari termasuk hari libur, kini distribusi makanan hanya dilakukan pada hari sekolah.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlakuan khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Di wilayah tersebut, frekuensi pemberian makanan bisa ditambah sesuai kebutuhan.
“Yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, itu ada penanganan khusus. Selain 5 hari di sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” kata Zulkifli.
Dalam evaluasi yang sama, pemerintah juga menyoroti masih rendahnya cakupan program di sekolah berbasis pondok pesantren. Hingga saat ini, pendataan di sektor tersebut baru mencapai sekitar 10 persen, jauh di bawah sekolah umum yang sudah mendekati 80 persen.
“Yang agak ketinggalan ini, yang perlu kami percepat, itu sekolah berbasis pondok. Kalau sekolah umum sudah hampir 80 persen, pondok ini baru kira-kira 10 persen soal pendataan,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan pemerintah akan mempercepat pendataan dan membuka jalur khusus agar pesantren dapat segera terintegrasi dalam program MBG, mengingat kelompok santri dinilai termasuk yang paling membutuhkan asupan gizi.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi untuk memperkuat tata kelola program. Saat ini baru satu aturan yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara sejumlah aturan lain tengah disiapkan, termasuk mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
“Yang melanggar, yang makanannya kurang, kesehatannya, tempat-tempat yang kurang rapi dan sebagainya itu kita bisa suspend. Bisa diberhentikan sementara,” ujar Zulkifli.
Sebagai bagian dari pengawasan, pemerintah juga akan membentuk sistem pengaduan terintegrasi melalui call center hingga command center, yang melibatkan pemerintah daerah hingga fasilitas layanan kesehatan.
“Kalau ada di ujung desa, ada di ujung kabupaten, mengadu, bisa langsung kita ambil langkah-langkah untuk penanganan. Cepat. Kalau bisa hari ini lapor, hari ini bisa diselesaikan,” katanya.
Zulkifli menambahkan, pemerintah menargetkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Atas perintah Bapak Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun. Mudah-mudahan,” ujarnya.
=======
Hanang Septioyudho berkontribusi dalam tulisan ini.
Editor: Hendra Friana
