Pemerintah Targetkan 2,5 Juta Jaringan Gas di 2024

Airlangga menuturkan jaringan gas rumah tangga perlu diperluas karena angka 835.000 jaringan saat ini terlampau rendah.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 12 Oct 2023 21:41 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Convention Center pada Kamis (21/9/2023). tirto.id/M. Irfan Al Amin

tirto.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 2,5 juta jaringan gas rumah tangga pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo membahas peningkatan penggunaan jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Airlangga merinci saat ini jaringan gas baru mencapai 835.000 rumah. Terdiri 241.000 dari PGN pendanaannya, 594.000 dari pemerintah.

"Tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah, agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024, di angka 2,5 juta jaringan,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan diperlukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) sehingga memungkinkan swasta bisa ikut pengembangan jaringan gas kota. Nantinya, dalam Perpres Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan ditunjuk selaku penanggungjawab Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dia menyampaikan jaringan gas rumah tangga perlu diperluas karena angka 835.000 jaringan saat ini terlampau rendah.

“Kan targetnya semula 4 juta jaringan. Cuma dari pencapaian 800.000 ini target 4 juta di 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang, diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta jaringan, tapi yang kerja nanti pihak swasta,” jelasnya. Dia menjelaskan diperlukan perpres agar pihak swasta bisa melakukan KPBU.

“Ini harus meyakinkan mereka mendapat harga di 4,72 (dolar AS per MMBtu). Kalau tidak dapat di harga 4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dengan jaringan gas,” ujarnya.

Airlangga mengatakan SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator agar menyuplai LPG di angka 4,72 dolar AS per MMBtu. Sementara itu, Airlangga menjelaskan Jokowi meminta untuk mencari cara agar lapangan-lapangan LPG yang berpotensi memproduksi LPG bisa terus didorong.

“Tentu harus ada kebijakan pemberian harga dari Pertamina. Beberapa hal itu yang tadi diminta difinalisasi,” kata Airlangga.