Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menyiapkan skenario pengalihan rute penerbangan jemaah Haji 2026 menyusul eskalasi konflik di kawasan Asia Barat yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengatakan situasi geopolitik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur penerbangan menuju Arab Saudi yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional.
“Sejak tanggal 28 Februari 2026 telah terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas keamanan regional serta aktivitas transportasi udara internasional. Beberapa negara di kawasan tersebut telah melakukan penutupan ruang udara, khususnya pada jalur penerbangan yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional menuju kawasan Teluk,” kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Menurut Irfan, penutupan ruang udara itu sudah berdampak pada perjalanan ibadah umrah, terutama bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit melalui sejumlah negara Timur Tengah.
“Penutupan ruang udara tersebut menyebabkan terganggunya penerbangan internasional, terutama penerbangan yang menggunakan skema transit melalui beberapa negara di Timur Tengah. Dampak langsung yang telah terjadi adalah gangguan pada proses keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, khususnya bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengatakan pemerintah memastikan bahwa kondisi di Arab Saudi, terutama di Jeddah, Makkah, dan Madinah, masih dalam keadaan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan laporan dari perwakilan pemerintah serta koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Namun, ucap Gus Irfan, pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak konflik terhadap penyelenggaraan ibadah Haji 2026 yang dijadwalkan mulai memasuki tahap keberangkatan jemaah pada 22 April mendatang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengalihan rute penerbangan jemaah Haji agar menjauhi wilayah konflik di Timur Tengah.
“Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umrah perlu melakukan mitigasi jalur udara (air bridge) ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Suriah, Iran, Israel, UEA, dan Qatar,” ujar Irfan.
Dia menjelaskan, pengalihan rute tersebut memungkinkan penerbangan jemaah haji Indonesia menggunakan jalur alternatif yang lebih aman.
“Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya,” kata Irfan.
Namun, perubahan jalur tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi operasional, seperti waktu tempuh penerbangan yang lebih panjang hingga kemungkinan penambahan biaya.
“Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga,” ujarnya.
Selain itu, pengalihan rute juga dapat memengaruhi jadwal penerbangan dan biaya operasional maskapai. “Tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran. Atau mengubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Irfan.
Meski menghadapi tantangan geopolitik, pemerintah menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah Haji sebagai prioritas tertinggi,” ujar Irfan.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
