tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan akan memprioritaskan penggunaan energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE) dalam Program Indonesia Terang di wilayah Indonesia Timur. Menurut Sudirman EBTKE memungkinkan bagi wilayah dengan geografis kepulauan dengan pengelolaan yang lebih fleksibel.
Sudirman menjelaskan pengelolaan program tersebut bisa saja dilakukan oleh perusahaan milik negara atau pihak swasta lain.
"Jadi, yang mengelola itu nanti siapa, ya, tergantung, kalau kalian itu kuat, ya, PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang kelola," ucap Sudirman selepas Rapat dengan pihak Kamar Dagang Indonesia di Gedung Kadin, Jakarta, Kamis, (10/3/2016).
Terkait dengan penentuan tarif yang akan dilakukan PLN, Sudirman Said mengatakan bahwa hal tersebut memungkinkan dan bahkan bisa lebih murah.
"Bisa saja, seperti di Batam itu PLN membentuk enam perusahaan bersama dengan Pemda dan DPRD punya tarif sendiri sama juga di Tarakan. Dengan pemanfaatan potensi lokal, diharapkan harganya lebih murah," ucap Sudirman.
Terkait rencana tersebut, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan dalam program Indonesia Terang, pembangkit listriknya akan disesuaikan dengan potensi wilayah setempat.
"Makanya, kami menginstruksikan agar ada penyusunan data potensi energi apa yang bisa dikembangkan, per pulau bukan per provinsi seperti sekarang seperti jika ada panas bumi, ya, dikembangkan, ada potensi air, ombak, biomassa, atau surya itu yang dikembangkan di sana," ujar Rida melalui pesan singkat sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis, (10/3/2016).
Caranya, kata Rida, Kementerian ESDM akan mendorong pemanfaatan potensi lokal tersebut karena harga produksi dan jualnya lebih ekonomis.
"Memang benar kata Pak Menteri bahwa dengan pemanfaatan potensi lokal, bisa lebih murah, jadi nanti skemanya bisa PLN menyediakan energinya, atau kerja sama dengan IPP dengan membeli listrik yang dihasilkan," tutur Rida.
Peran swasta dalam Program Indonesia Terang
Sudirman juga mengatakan pihaknya membuka peluang kepada pihak swasta pemilik perusahaan pembangkit listrik (Independent Power Producer/IPP) untuk terlibat dalam Program Indonesia Terang.
"Saya kira nanti swasta akan bisa masuk dan mereka akan berperan untuk menyediakan energi dalam program Indonesia Terang," kata Sudirman.
Jika pihak swasta menyediakan energinya, lanjut dia, pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyarakat dengan tujuan harganya yang terjangkau oleh pelanggan.
"Jadi, nanti pemerintah akan masuk dan memberikan subsidi untuk masyarakat, bukan untuk pengusaha karena rakyat belum mampu untuk membeli dengan harga yang mahal," ujarnya.
