tirto.id - Pemerintah menerima kedatangan 21,2 jura dosis bahan baku vaksin Sinovac, Selasa (27/7/2021). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kedatangan vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan stok vaksin COVID di Indonesia.
“Pada siang hari ini, kita menyaksikan kedatangan vaksin Covid-19 yaitu vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku dan pemerintah masih akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangannya secara virtual.
Airlangga menegaskan, pemerintah berusaha menyediakan vaksin yang aman. Ia menyebut, vaksin yang tersedia sudah melalui proses evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan para ahli.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Jokowi sebagai Presiden RI menekankan bahwa vaksinasi adalah upaya pemerintah dalam menangani COVID. Ia pun melaporkan ada 718 ribu anak telah menerima vaksin demi mengejar kekebalan kelompok yang mencapai angka 208 juta jiwa.
“Untuk mencapai kekebalan kelompok, dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun dan saat sekarang 718 ribu anak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama,” lanjutnya.
Hingga 26 Juli 2021, Airlangga mengatakan sekitar 64,13 juta dosis vaksin telah diberikan kepada para tenaga kesehatan, petugas publik, penduduk lanjut usia (lansia), serta masyarakat umum dan rentan dengan jumlah total vaksinasi. Jumlah tersebut terdiri atas 45,5 juta suntikan pertama dan 18,6 juta suntikan kedua.
Di samping program vaksinasi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat terkait protokol kesehatan, peningkatan kapasitas pengetesan dan pelacakan kasus Covid-19, serta pengambilan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021 nanti.
Saat ini, kata Airlangga, pemerintah tengah menerapkan PPKM sebagai upaya penanganan COVID. Ia menuturkan, PPKM level 4 diterapkan di 95 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali dan 45 kabupaten/kota di 21 provinsi luar Jawa-Bali. Sementara itu, PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten/kota di 7 provinsi di Jawa-Bali dan 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. Adapun PPKM level 2 diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi luar Jawa-Bali.
“Perlu ditekankan bahwa vaksinasi adalah salah satu strategi pemerintah untuk penanganan pandemi Covid. Vaksinasi perlu didampingi oleh kedisiplinan masyarakat dan harus dilaksanakan secara bersama,” jelas Airlangga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
