Menuju konten utama

Pemerintah Catat 61,9 Juta Orang Telah Terima MBG

Penyaluran MBG telah capai 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima hingga 12 Mei 2026.

Pemerintah Catat 61,9 Juta Orang Telah Terima MBG
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari (kedua kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi (kedua kanan) dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra (kiri) memberikan keterengan pers Update PHTC peningkatan kualitas RSUD serta penguatan perlindungan pekerja dan kepastian hukum ketenagakerjaan di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Muhammad Qodari menyatakan Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, pada Jumat (1/5) sebagai komitmen pemerintah untuk menjawab aspirasi pekerja melalui kebijakan nyata. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M Qodari berujar, Pemerintah Pusat telah menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima hingga 12 Mei 2026.

"Berdasarkan data BGN [Badan Gizi Nasional] per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Qodari menyatakan, target penerima MBG berjumlah 82,9 juta orang itu terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.

Sementara itu, jumlah satuan pelaksana pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur MBG telah didirikan sebanyak 15.795 dapur. Dari belasan ribu dapur tersebut, sebanyak 55,42 persen di antaranya telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Ia mengakui, program MBG masih memiliki kekurangan. Pemerintah disebut siap menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG melalui identifikasi sejumlah tata kelola yang memerlukan penguatan sistemik dan pengelolaan program secara serius, akuntabel, dan berorientasi kepada perbaikan yang berkelanjutan," urai Qodari.

Di satu sisi, ia menyatakan, BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar.

"Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan. Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara," tuturnya.

Baca juga artikel terkait MBG atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana