tirto.id - Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan energi baru terbarukan (EBT). Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, itu dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan energi di tanah air.
"Indonesia tahun 2025, minimal 25 persen dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan tahun ini pemerintah akan terus melanjutkan upaya percepatan hilirisasi. Salah satunya dengan menghentikan ekspor komoditas primer yaitu bauksit.
Kemudian akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor timah. Hal ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri.
“Indonesia terus bergerak ke arah industri yang ramah lingkungan. Ke depannya investasi didorong pada sektor hilirisasi yang masif. Sesuai arahan presiden, kita harus terus maju," ujarnya.
Bahlil pun menegaskan jika penghentian tersebut berujung WTO (World Trade Organization), pemerintah tidak segan-segan mengajukan banding. Sebab kata Bahlil Indonesia tidak bisa didikte negara manapun.
"Kita mulai stop ekspor bauksit dan selanjutnya ke sektor timah dan gas. Kita akan bangun ekosistem untuk methanol, soda gas, blue amonia di Papua Barat. Ini betul-betul sekarang yang menjadi fokus kita,” bebernya.
Untuk diketahui, pada 1 Januari 2020, Presiden Joko Widodo mulai memutuskan menyetop ekspor nikel. Dia ingin, perusahaan dalam negeri menahan diri dan fokus melakukan hilirisasi. Terbukti, setelah
hampir beberapa tahun berjalan, nilai tambah dari komoditas itu melesat naik menjadi Rp360 triliun per tahun, dari sebelumnya hanya Rp17 triliun.
"Saya hanya ingin berikan bayangan bahwa tadi ekspor nikel sebuah angka lompatan besar sekali," imbuh Jokowi
Melihat potensi tersebut, Jokowi kembali memperluas penyetopan ekspor bahan mentah dari hasil tambang lainnya. Pada akhir Desember 2022 lalu, Jokowi resmi mengumumkan menyetop ekspor bijih bauksit. Kebijakan ini akan berlaku pada Juni 2023 mendatang.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini dari hasil industrialisasi bauksit di dalam negeri, maka pendapatan negara akan meningkat tajam. Dari semula Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.
"Mungkin pertengahan tahun lagi kita stop tembaga. Kita harus berani seperti itu," tegasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
