Menuju konten utama

Mensos: Pemda Harus Jadikan DTSEN Nasional Sebagai Pedoman

Mensos minta pemda pakai DTSEN sebagai acuan kebijakan agar bansos tepat sasaran dan data sosial terintegrasi nasional.

Mensos: Pemda Harus Jadikan DTSEN Nasional Sebagai Pedoman
Gus Ipul dalam acara 'Kolaborasi Program Prioritas Presiden' di Aula Mandala Bhakti Praja Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin (30/3/2026). foto/Dok. Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah daerah perlu menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam menyusun program dan kebijakan sosial.

Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam acara “Kolaborasi Program Prioritas Presiden” di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, keberadaan DTSEN merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan memastikan seluruh warga yang berhak menerima perlindungan sosial dapat terjangkau secara tepat. Melalui sistem data tunggal yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan data yang berbeda-beda.

“Dengan instruksi ini, datanya menjadi tunggal dan tidak ada lagi masing-masing memegang data sendiri. Yang mengelola adalah BPS,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini.

Ia menekankan DTSEN bersifat dinamis karena kondisi sosial masyarakat terus berubah, seperti adanya kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status keluarga. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

“Jangan menganggap data ini statis,” kata dia.

Gus Ipul juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pembaruan data. Ia menyebut jalur formal pemutakhiran dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), lalu ke desa hingga dinas sosial setempat. Menurutnya, aparat di tingkat paling bawah memiliki pengetahuan paling akurat mengenai kondisi warga.

“Yang paling tahu kondisi objektif masyarakat itu RT/RW,” ujarnya.

Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembaruan data melalui sejumlah kanal yang disediakan Kementerian Sosial, seperti aplikasi Cek Bansos, call center, dan layanan WhatsApp.

“Aplikasi ini terbuka untuk semua, baik masyarakat umum, TNI, maupun Polri,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik turut menampilkan berbagai pertunjukan, mulai dari paduan suara hingga pidato dalam empat bahasa asing, yakni Inggris, Arab, Tagalog, dan Prancis.

Penampilan tersebut, menurut Gus Ipul, menunjukkan potensi besar anak-anak dari kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Ia menegaskan peserta Sekolah Rakyat berasal dari kelompok desil terbawah dalam DTSEN.

“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1 dan 2. Ke depan, program ini akan semakin diminati karena menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar dia.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis