tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin perlu dibagi secara adil. Sebab, JK tidak ingin ada partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, tetapi justru diberikan banyak jatah menteri.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, meskipun hak prerogatif pemilihan jatah menteri ada di tangan Presiden Jokowi, tetapi tidak ada salahnya mendengarkan masukan JK.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak JK sebagai politisi senior, sebagai tokoh nasional, itu layak juga jadi masukan yang layak untuk Pak Jokowi ya. Tapi kan semuanya diskresinya Pak Jokowi," jelas dia di Gedung Nusantara III, Jumat (12/7/2019).
Selain itu, Johnny juga setuju dengan masukan Jusuf Kalla yang ingin agar penyusunan kabinet diseimbangkan antara jenis kelamin, agama dan wilayah asal dengan tujuan demi keharmonisan bangsa.
"Komentar Pak JK itu bukan cuman representasi partai dan non-partai tapi ada hal-hal lain. Misalnya representasi wilayah, representasi kelompokkan, seterusnya,” lanjut dia.
Ia menjelaskan, jika presiden Jokowi sudah mulai menyusun struktur kabinet, nomenklatur kabinet, anggota kabinet, bahkan sudah bisa memisahkan profesional dari partai politik dari dan dari non partai politik. Hal itu merupakan langkah yang baik.
"Kami mendukung penuh itu. Karena apa, ya kita kami khususnya Nasdem ya kami menghormati betul hak prerogatif presiden untuk menentukan tiga hal itu, struktur kabinet nomenklatur kabinet dan anggota kabinet itu betul-betul diskresi presiden," jelas dia.
Adapun susunan 5 partai dengan suara legislatif terbanyak adalah sebagai berikut:
1. PDIP dengan 27.053.961 suara (19,33 persen)
2. Gerindra dengan 17.594.839 suara (12,57 persen)
3. Golkar dengan 17.229.789 suara (12,31 persen)
4. PKB dengan 13.570.097 suara (9,69 persen)
5. NasDem dengan 12.661.792 suara (9,05 persen).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
