Yenny Wahid Kritik Soal Jatah Menteri, PDIP: Tak Perlu Dibuat Rumit

Oleh: Bayu Septianto - 12 Juli 2019
Menanggapi pernyataan Yenny Wahid, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan partainya tak mau ikut-ikutan berkomentar terkait penyusunan kabinet oleh Jokowi.
tirto.id - Putri presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengharapkan para petinggi Nahdlatul Ulama (NU) tidak ikut-ikutan riuh soal penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

Menanggapi keinginan Yenny Wahid itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan partainya enggan berkomentar terkait penyusunan kabinet oleh Jokowi. Apalagi berbicara soal jatah kursi menteri.

"Kami tidak mau ikut-ikutan bicara kursi menteri, karena itu wilayah prerogatif Presiden," jelas Hendrawan kepada reporter Tirto, Jumat (12/7/2019).

Hendrawan tak mau partainya justru membuat rumit dan memperkeruh suasana hati Jokowi dalam menyusun kabinetnya.

Kata Hendrawan, Jokowi pada saatnya pasti akan mengomunikasikan kepada seluruh pihak termasuk partai politik pendukung dalam menyusun kabinetnya.

"Tak perlu dibuat rumit dan diperkeruh," ucapnya.

Sebelumnya, Yenny Wahid tidak mau ada kesan NU meminta-minta jatah kursi menteri. Menurut Yenny, banyak lembaga survei mencatat hampir 50 persen dari total umat Islam di Indonesia adalah warga NU.

"Tetapi saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah kami menuntut kursi kabinet dan sebagainya," ucap Yenny usai menghadiri upacara HUT Ke-73 Polri di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menepis adanya anggapan bahwa lembaganya ikut-ikutan menuntut jatah menteri kepada presiden terpilih, Joko Widodo. Soal penyusunan kabinet, PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif.

"Kami bukan tidak meminta-minta. Kami biasa saja," ujar Gus Aiz saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).

Meski tak meminta jatah menteri, menurut Gus Aiz, PBNU tak bisa diam saja bila pemerintahan Jokowi mengalami gangguan terutama pada urusan ideologi kenegaraan.

"Masalah jabatan itu hak prerogatif presiden tetapi ada pesan dari NU, kalau ada ideologi yang merusak bukan hanya urusan presiden, tetapi juga urusan semua," jelasnya.


Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
DarkLight