Menuju konten utama

Megawati Kritisi Menteri Muda, Jokowi Diminta Lebih Selektif

Soal kritik Megawati Soekarnoputri terkait pilihan menteri muda yang profesional, Presiden Jokowi dinilai akan selektif menentukan kandidat menteri kabinetnya.

Megawati Kritisi Menteri Muda, Jokowi Diminta Lebih Selektif
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan K.H. Ma'ruf Amin (kanan) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.

tirto.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan yang akan diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih jajaran kabinetnya dengan menteri muda yang profesional.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Charta Politika Muslimin menjelaskan Jokowi pasti tidak akan asal memilih kandidat menteri muda. Tentu, ia akan selektif memilih siapa orang tepat yang akan bekerja selama lima tahun ke depan.

"Pak Jokowi tidak akan asal mengambil misalnya hanya sekedar muda. Misalnya 30-an lah. Menteri itu tidak bisa kemudian dibatasi umur tidak bisa tidak ada dikotomi umur. Tapi Pak Jokowi punya kepentingan harus ada milenial di kabinet kan," jelas dia kepada Tirto, Kamis (11/7/2019).

Mengingat ke depan Indonesia akan mendapat bonus demografi, yakni jumlah penduduk berusia produktif mencapai 70 persen dan tak produktif 30 persen. Berdasarkan kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi akan terjadi antara tahun 2020 hingga 2030.

Memasuki bonus demografi ini, tentu Muslim mengatakan perlu menteri yang paham soal karakter masyarakatnya.

"Maka saya kira orang yang akan diambil tentunya adalah katakanlah berumur muda profesional dan memang punya kemampuan karena kemampuan dan profesionalisme itu tidak bisa diukur dari umur. Tapi kalau memang ada umur yang muda dan profesional dan kompeten punya kapasitas jadi menteri sepertinya tidak ada problem di situ. Dan itu yang akan dipikirkan Jokowi," beber dia.

Meski nanti akan banyak kandidat yang dicalonkan pada Jokowi, namun tentu jajaran kabinet akan sesuai dengan hak prerogatif presiden.

"Partai politik kan hanya mengusulkan. Jadi bisa saja dari karena banyak juga dari kalangan politik yang muncul. Tapi kan itu hal prerogatif presiden," jelas dia.

Sebagai informasi, peta penduduk Indonesia saat ini bisa dilihat dari data “Proyeksi Penduduk Indonesia” yang disusun Bappenas dan BPS. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat 255,5 juta jiwa.

Jumlah itu terdiri dari penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 69,9 juta jiwa (27,4 persen) dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas sekitar 13,7 juta jiwa (5,4 persen). Total usia tak produktif ini sebanyak 32,8 persen. Sedangkan penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun sekitar 171,9 juta jiwa (67,3 persen).

Begitu memasuki tahun 2020, persentasenya akan berubah dengan jumlah penduduk produktif 70 persen dan tak produktif 30 persen.

Persentase akan semakin ideal begitu memasuki masa puncak antara tahun 2028-2030. Setelah itu, komposisi bakal mulai kembali menjauh dari persentase ideal. Oleh sebab itulah, bonus demografi hanya akan terjadi sekali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Politik
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri