LPDP Vokasi Berpeluang Jadi Titik Balik SDM Indonesia

tirto.id - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya program-program vokasi, terutama terkait dengan penyerapan ke dunia kerja. Hal ini, menurut Cak Imin, untuk meningkatkan kapasitas, serta memperluas penyaluran para lulusan sekolah ke dunia kerja.

“Kita ingin menyimpulkan bahwa upgrading skill, link and match sekolah formal dan dunia kerja, membutuhkan program-program vokasi yang berkelanjutan,” kata Cak Imin kepada para wartawan di Kantor Kemenko PM, Selasa (18/11/2025).

Dia juga menekankan tentang pentingnya peningkatan kapasitas agar para siswa dari Tanah Air bisa bersaing untuk dikirim ke luar negeri. “Kebutuhan pasar luar negeri sudah tidak lagi melalui pelatihan ataupun berbagai capacity building baru. Sehingga semua sudah terpenuhi di level sekolah formal kita, sekolah kejuruan kita, lembaga-lembaga vokasi kita,” pungkasnya.

Untuk mendukung semangat itu, saat ini, kementeriannya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah yang mengatur agar beasiswa LPDP tidak hanya membiayai program sarjana, melainkan juga vokasi.

“Kita sedang menyiapkan sebuah peraturan pemerintah agar yang dibiayai oleh pemerintah melalui LPDP tidak hanya S1. Tetapi pelatihan dan pendidikan vokasi juga bisa menjadi program dari LPDP, terutama khususnya yang mau ke luar negeri,” kata Cak Imin kepada para wartawan di Kantor Kemenko PM, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, saat ini Cak Imin mengakui, penerapan beasiswa LPDP bagi program vokasi itu masih membutuhkan regulasi dan perencanaan awal yang matang.

Sebelumnya, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa ia telah mengikuti rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, guna mempersiapkan masa depan pendidikan vokasi di Indonesia.

Menurutnya, dalam rapat itu disampaikan, berbagai kementerian dan lembaga harus saling bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan vokasi, termasuk salah satunya dengan membentuk badan khusus.

“Ke depan kita harapkan koordinasi ini tidak hanya bersifat tim maupun komite, tetapi badan khusus yang membidangi vokasi,” katanya.

Menakar Urgensi LPDP Vokasi

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyambut baik hal ini, meski dia juga punya catatan terkait koneksi dengan dunia usaha.

Dia menekankan SMK yang seharusnya membuka lapangan kerja dan lulusannya terserap di dunia kerja, saat ini masih belum sesuai fakta. Sehingga anak-anak SMK menjadi pengangguran.

“SMK adalah lembaga pendidikan yang mencetak pengangguran paling banyak di Indonesia. Ini tidak hanya sekadar gagasan baru terkait vokasi dengan beasiswa LPDP. Ini langkah yang baik, tapi bisa menjadi buruk jika tidak ada koneksi dengan dunia usaha. Sehingga lulusan vokasi nantinya bisa saja tidak mendapatkan tempat untuk berwirausaha atau terserap di dunia kerja,” kata dia kepada Tirto, Rabu (19/11/2025).

Keberlanjutan program dengan dunia usaha dan dunia industri jadi kian vital agar berapa kursi beasiswa yang disediakan LPDP bisa sejalan dengan kebutuhan dunia industri. “Jadi jangan wacana ini nantinya realisasinya buang-buang anggaran,” tambah dia.

Sementara itu Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat cenderung skeptis. Dia mempertanyakan apakah LPDP vokasi mampu menjadi solusi atas tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK yang selama ini mencapai sekitar 9 hingga 10 persen. Kata dia, pertanyaan ini penting karena kita sedang berbicara mengenai masa depan tenaga kerja muda Indonesia yang akan menentukan arah ekonomi dua dekade ke depan.

Sebab, menurutnya, jika persoalan dasar tidak dirumuskan secara jernih, kebijakan apa pun akan berisiko sekadar menjadi slogan tanpa dampak nyata. Dalam kasus pendidikan vokasi, selama bertahun-tahun SMK diposisikan sebagai jalur cepat menuju dunia kerja, namun hasilnya tidak sejalan dengan harapan.

“Analoginya seperti jalan tol yang dibangun untuk mempercepat mobilitas, tetapi kendaraan yang melintas tidak sampai tujuan karena peta, rambu, dan mesin kendaraan tidak sesuai. Lulusan SMK memiliki potensi besar, tetapi skill mereka sering tidak relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Achmad kepada Tirto, Rabu (19/11/2025).

Dia menekankan banyak sekolah masih menggunakan alat praktik lama, kurikulum tidak mengikuti perkembangan pasar, dan koneksi dengan industri lemah. Sementara itu, LPDP sejak awal didesain sebagai lembaga pembiayaan pendidikan prestisius untuk jenjang S2 dan S3. Fungsinya selama ini sangat penting: mencetak ilmuwan dan pemimpin sektor strategis.

“Namun dunia kerja berubah cepat, dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia bergeser. Sektor manufaktur modern, logistik, otomotif elektrifikasi, kesehatan, dan energi terbarukan membutuhkan tenaga teknis menengah yang memiliki sertifikasi global. Bukan gelar doktor yang mereka cari, melainkan teknisi yang mampu menjalankan mesin presisi, merawat panel surya, mengoperasikan robot industri, atau mengelola peralatan kesehatan,” kata dia.

Pendidikan Vokasi Jadi Pondasi Perekonomian Negara

Kendati demikian, Achmad beranggapan perluasan LPDP ke jalur vokasi bukan penurunan standar, melainkan perluasan misi. Hal ini tak kalah penting, sebab negara-negara dengan industri maju tidak tumbuh karena banyaknya pemegang gelar akademik, tetapi karena kuatnya tenaga terampil di level menengah yang menopang pertumbuhan industri.

Dia mengibaratkan perekonomian layaknya sebuah bangunan. Pendidikan vokasi menjadi pondasi sementara pendidikan tinggi jadi atapnya. LPDP vokasi adalah upaya memperkuat pondasi ini agar keseluruhan bangunan ekonomi dapat berdiri lebih stabil dan kompetitif.

“Seperti misalnya Jerman memiliki meister, Korea Selatan memiliki sistem politeknik industri, dan Singapura memiliki ITE yang menjadi mesin produktivitas. Indonesia membutuhkan struktur serupa. Bayangkan ekonomi sebagai rumah besar. Kita telah memperkuat atapnya melalui pendidikan tinggi berkualitas, namun pondasinya, yaitu tenaga terampil vokasional, masih rapuh,” ungkapnya.

Selain itu, pendidikan vokasi menawarkan return yang cepat. Lulusan dapat bekerja lebih cepat, menaikkan produktivitas industri, dan memberikan dampak ekonomi dalam waktu singkat. Sementara pendidikan akademik memerlukan horizon waktu panjang, vokasi mempercepat pertumbuhan jangka menengah.

“Pengangguran tinggi di kelompok SMK bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pasar membutuhkan keterampilan yang tidak dimiliki. LPDP vokasi dapat memberikan intervensi yang tepat. Anak muda SMK yang memiliki potensi dapat mengikuti program peningkatan keterampilan melalui sertifikasi internasional, pelatihan berbasis industri, atau magang panjang di perusahaan global. Dengan demikian daya tawar mereka langsung meningkat,” urainya.

Dia menekankan soal banyak negara menunjukkan bahwa sistem vokasi kuat mampu menekan tingkat pengangguran muda. Jepang dan Korea Selatan menjaga angka pengangguran muda di bawah 7 persen karena vokasi mereka didesain mengikuti kebutuhan industri, bukan sebaliknya.

Namun, satu hal yang perlu mendapat garis bawah adalah persoalan pendanaan. Perluasan LPDP ke vokasi tidak boleh menggerus anggaran program LPDP yang sudah berjalan untuk S2 dan S3. LPDP akademik adalah pilar penting untuk riset dan pembangunan ilmu pengetahuan, maka keberlanjutannya tidak boleh terganggu.

“Karena itu, LPDP vokasi membutuhkan skema pendanaan tambahan yang direncanakan secara matang, bukan sekadar memindahkan pos anggaran dari satu program ke program lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa instrumen fiskal, termasuk optimalisasi dana abadi pendidikan, penyesuaian hasil pengelolaan dana, atau skema co-funding dengan industri, siap digunakan sebelum program vokasi berjalan,” beber Achmad.

Di sisi lain, tanpa kesiapan pendanaan yang kokoh, program ini berisiko menjadi wacana tanpa implementasi. Achmad menekankan, jika dijalankan secara serius, perluasan LPDP ke vokasi akan menjadi titik balik bagi pembangunan SDM Indonesia.

“Dengan pendanaan yang siap, desain yang matang, dan orientasi pada kebutuhan industri, LPDP vokasi dapat menjadi terobosan besar yang membawa Indonesia melompat menuju ekonomi yang lebih inklusif, modern, dan kompetitif,” tuturnya.

Pegiat di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Surifuddin, mengatakan bahwa wacana ini patut untuk disambut dengan baik. Karena ada data soal pengangguran terbesar ada di level lulusan SMK. Akan tetapi, kalau masalahnya untuk menekan angka serapan kerja lulusan SMK, Surifuddin masih skeptis.

Pangkalnya, pemerintah mesti memperbaiki dahulu level pendidikan di SMK secara komprehensif. “Kami di SMK itu kekurangan guru di kejuruannya. Jadi memang kalau pemerintah memang memberikan beasiswa kepada lulusan SMK, harapannya alumni itu diharapkan sekolah vokasi kejuruan sebagaimana SMK dia sekolah sebelumnya, karena nanti bisa mengajar. Di sekolah saya saja hanya ada satu guru untuk satu jurusan,” kata Surifuddin yang juga berstatus Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, kepada Tirto, Rabu (21/11/2025).

Menurut dia, selama ini lulusan SMK mengalami disorientasi. Persisnya, lulusan SMK bekerja di luar dari program jurusannya. Terlebih sedikit pula yang bisa menciptakan lapangan kerja. “Lulusan SMK Itu tujuannya menjadi wirausaha atau membuka lapangan kerja sendiri di bidang keahliannya. Nah, ditambah selama ini sangat terbatas jumlahnya yang terserap di dunia kerja,” kata dia.

“Kalau dari kacamata orang yang lama di mengurus SMK, saya rasa ini tidak terlalu urgent untuk mengubah kondisi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK. Yang sekarang harusnya diperhatikan adalah bagaimana guru di SMK ini bisa diperbanyak kuantitasnya dan ditambah kualitasnya,” ungkapnya.