Pedagang Terimbas Proyek BRT Terminal Cicaheum Dapat Kompensasi

tirto.id - Para pedagang atau pegiat usaha makro, kecil, dan menengah (UMKM) di Terminal Cicaheum bakal menerima kompensasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kompensasi ini akibat mereka terdampak pembangunan depo proyek Bandung Rapid Transit (BRT).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebutkan, skema kompensasi ini bagian dari upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi selama proses pembangunan berlangsung. Namun ia belum bisa menjelaskan secara detail rincian nilai kompensasi ini.

Ia menuturkan, sejumlah instansi saat ini sedang melakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme kompensasi. Salah satunya ditangani Dinas Perhubungan Kota Bandung, lantaran masih menjadi kewenangan teknis mereka.

“Ada skema kompensasi yang sedang disiapkan. Untuk detail nilai dan mekanismenya tentu akan dijelaskan oleh dinas terkait yang menangani langsung,” tutur Farhan dalam keterangan resmi diterima Tirto.id, Senin (6/1/2026).

Farhan juga memastikan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak pembangunan BRT, trmasuk sejumlah operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di Terminal Cicaheum.

“Kami terus berdialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum,” ujarnya.

“Tentu perlu ada penyesuaian, dan penyesuaian itu sedang dilakukan agar skenario yang disusun dalam kerangka BRT ini bisa didukung oleh semua pihak,” sambung Farhan.

Sebagai informasi, Terminal Cicaheum bakal dialihfungsikan sebagai depo utama proyek BRT yang menghubungkan transportasi se-Bandung Raya. Sementara itu operasional bus antar kota (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) pindah ke Terminal Leuwipanjang.

Angkot Difungsikan sebagai Feeder

Adapun nasib angkutan kota (angkot), kata Farhan, bakal menyesuaikan dengan konsep BRT. Angkot tidak akan dihapus, melainkan menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.

“Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” katanya.

Dengan skema itu, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih tertata dan efisien.

Ia menambahkan, pemkot terus berkoordinasi dengan kepala daerah lain di kawasan Bandung Raya, serta dinas perhubungan terkait guna memastikan proses implementasi BRT berjalan sesuai rencana.

“Saya sebagai kepala daerah terus melakukan komunikasi dengan seluruh kepala daerah yang terlibat. Dinas perhubungan juga melakukan komunikasi yang sangat erat dengan kelompok-kelompok terdampak, terutama para operator kendaraan umum,” tambahnya.

Ia berharap seluruh proses penataan Terminal Cicaheum dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari seluruh pihak. Menurutnya pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi merupakan kebutuhan mendesak bagi Bandung Raya.

Hal itu diharapkan mampu mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih terintegrasi bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses ini,” harapnya.