Menuju konten utama

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemensos & PPATK akan Koordinasi

Kemensos akan berkoordinasi dengan PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran. Hal ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemensos & PPATK akan Koordinasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan update penyaluran bantuan sosial dalam konferensi pers usai membuka kegiatan retret tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Pusdiklatbangprof Kemensos di Margaguna, Jakarta, Rabu (2/7/2025). (FOTO/dok. Kemensos)

tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyaluran bansos tepat sasaran. Salah satunya, Kemensos akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan koordinasi tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti harapan masyarakat agar bansos disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Kami sudah lapor Presiden, dan oleh Presiden diizinkan untuk kita melakukan koordinasi dengan PPATK dalam rangka memastikan bahwa Bansos ini diterima oleh rekening yang berhak," kata Gus Ipul saat konferensi pers usai acara pembukaan Retret Tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Puslitbangprof Margaguna, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Gus Ipul menjelaskan beberapa tahapan langkah Kemensos untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pembenahan dimulai dari perbaikan data para keluarga penerima manfaat (KPM), dan dilanjutkan dengan pemeriksaan rekening.

Dalam pemeriksaan rekening penerima bansos, Kemensos berkoordinasi dengan bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) guna memperbaiki kesalahan data. Contohnya ialah ketidaksesuaian data nama pemilik rekening dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Setelah itu baru kita ke PPATK, jadi proses ini terus dalam rangka perbaikan sasaran ini," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait penyaluran bansos melalui saluran resmi Kemensos.

"Setiap ada yang menyampaikan aspirasi, keluhan itu selalu kita respons lewat call center kita, yang bisa kita tindak-lanjuti, segera kita tindak-lanjuti," kata dia.

Terkait laporan bahwa penyaluran bansos melalui PT Pos belum cair, Gus Ipul menjelaskan hal itu berkaitan dengan peralihan lembaga penyalur.

Pencairan bansos untuk sebagian Keluaga Penerima Manfaat (KPM) dari wilayah bukan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang sebelumnya melalui PT Pos kini dialihkan ke bank-bank Himbara.

"Kenapa ada pengalihan dari PT. Pos ke Himbara, karena ada ketentuan yang harus kita taati. Yang bisa lewat PT. Pos itu hanya untuk KPM-KPM tertentu, yang di 3T atau lansia berat atau penyandang disabilitas berat dan kemudian lansia yang sudah tidak bisa datang ke bank dan lain sebagainya," terang dia.

Perubahan lembaga penyalur itu mengikuti ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai lewat bank-bank Himbara.

Berdasarkan perpres tersebut, penyaluran bansos melalui PT Pos hanya berlaku untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan.

"Jadi ada aturan tertentu, maka kita kurangi, kita alihkan kepada Himbara, yang sebelumnya hampir 5 juta [KPM], sekarang sudah di bawah 1 juta [KPM] yang lewat PT. Pos. Karena yang lewat PT. Pos itu ada biayanya, sementara yang lewat Himbara itu tidak memerlukan biaya lagi," ujar dia menjelaskan.

Gus Ipul menegaskan, Kemensos ingin menyalurkan bansos dengan benar tanpa melanggar ketentuan yang ada. "Maka saya mohon maaf, saya mohon maaf jika ada keterlambatan untuk KPM yang melalui PT. Pos, saya mohon maklum karena memang ini ada transisi," dia melanjutkan.

Tidak hanya karena peralihan lembaga penyalur, keberadaan penerima baru yang belum punya rekening juga turut memicu keterlambatan pencairan bansos. Untuk para penerima baru itu, penyaluran bansos membutuhkan proses Buka Rekening Kolektif (Burekol). Kata Gus Ipul, ada 3,6 juta KPM yang perlu menunggu proses Burekol di Himbara.

"Dalam rangka membuka rekening baru untuk KPM yang jumlahnya lebih dari 3 juta itu, Himbara memperlukan waktu, enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, ternyata (Burekol) Himbara itu bisa sampai tiga bulan," ujar dia.

Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara untuk mempercepat proses Burekol. Hasil dari percepatan itu mulai terlihat. Sebanyak proses Burekol bagi 600 ribu KPM sudah tuntas dan bansos telah cair untuk mereka.

"Dari yang Burekol itu kita sudah salur 600 ribu [KPM], jadi ternyata ada jalan gitu untuk mempercepat," kata Gus Ipul.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis