tirto.id - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik Oktober nanti. Itu artinya, 100 hari masa pemerintahan mereka akan berjalan pada masa anggaran APBD 2017. Merealisasikan program, dengan menggunakan anggaran yang disusun oleh pesaingnya saat Pilkada tentu bukan hal yang mudah.
Atas dasar itulah Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga ingin memasukkan program-program mereka dalam APBD-Perubahan yang akan diketuk pada pertengahan tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati kepada Tirto membenarkan adanya sisipan program Anies -Sandiaga ini. Namun, Tuty enggan memaparkan secara rinci detail hal apa saja yang bisa disisipkan ini.
Dari 23 janji Anies-Sandiaga di masa kampanye, kata dia, janji tersebut diurai menjadi 154 program dan didetailkan lagi menjadi 473 kegiatan. Tuty menjelaskan, dari sekian kegiatan itu kemudian akan disinkronkan apakah program tersebut sudah ada sebelumnya, ataukah benar-benar program baru.
Beberapa program Anies-Sandi yang hampir mirip dengan program Ahok - Djarot adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan KJP Plus. Soal pembahasan KJP Plus ini sudah dibahas Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Tim Sinkronisasi di Balaikota, pada Senin (22/5).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah membenarkan bahwa bisa saja program KJP Plus masuk dalam APBD-P. "Jangan APBD 2018, APBD perubahan 2017 kan ada masa kepemimpinannya 2,5 bulan dari Oktober, November dan Desember jadi praktis ada 2,5 bulan," paparnya.
"Nanti kan otomatis jadi uangnya bertambah. Kalau uang bertambah nanti kami hitung lagi. Karena ini kan postur APBD harus betul-betul atletis, antara kepala, bahu dan pinggang ini harus benar-benar seimbang," lanjut Saefullah kepada Tirto.
Soal kemungkinan ada anggaran ganda dalam pelaksanaan KJP Plus yang hendak disinkronkan dengan KIP, Saefullah menyatakan hal itu masih akan dibahas lagi. "Ya nanti kami cek. Kalau yg kurang-kurang soal double segala macam, nanti kami atur juknis pelaksanaannya. Juknis di kepala dinas itu cukup sebenarnya," katanya.
Tim Sinkronisasi, Edriana Noerdin usai pertemuan itu menyatakan KJP Plus relevan dengan program pemprov DKI. "Itu sudah oke semua," kata Edriana setelah rapat dengan SKPD dan Bappeda DKI Jakarta di gedung G, Balaikota DKI Jakarta, (22/5). Namun, saat ditanya soal maksud oke itu seperti apa, apakah akan dimasukkan dalam APBD 2018 atau APBD-P 2017, dia enggan menjawab.
Dia hanya menjawab bahwa kesiapan tersebut berkaitan dengan kesamaan antara KJP Plus dengan KJP sebelumnya.
"Apa sih yang bedakan KJP dengan KJP Plus? Pertama kan penerima manfaatnya. Kalau KJP kan anak-anak di sekolah formal, kalau KJP Plu kan anak-anak yang selama ini juga tidak sekolah, tapi dia usia sekolah. Itu yang harus diselaraskan. Selain itu, penerima manfaat KJP Plus juga boleh dapat bantuan tunai, boleh dicashkan, KJP kan enggak bisa. itu juga yang harus diselaraskan bagaimana agar bisa diakomodasi," jelas Edriana.
Pada dasarnya, meskipun KJP sebelumnya tidak mengakomodasi anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah, namun telah ada program dari Disnaker dan (Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan) KUKMP yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan minat dan bakat. Juga, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan akses bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat kesetaraan melalui ujian Paket A, B, dan C secara gratis.
Mengenai hal ini, Edriana menyatakan itu menjadi bagian dari pembahasan antara tim sinkronisasi dan Pemprov DKI Jakarta. Ini mengingat antara KJP Plus dan program KUKMP merupakan dua bentuk program yang berbeda sehingga mesti diselaraskan satu sama lain.
"Itu kan ada lintas sektor, disamakan program di tempat lain," katanya.
Sebagai salah satu janji kerja unggulan dari pasangan Anies-Sandiaga, KJP Plus memikat pemilih pada Pilkada DKI dengan tawaran pencairan uang bagi penerimanya. Seperti yang telah dikatakan Edriana sebelumnya, sebuah hal yang tidak diberikan oleh KJP.
Mengenai hal itu, Edriana mengaku timnya dan SKPD serta Bappeda DKI dalam rapat yang berlangsung selama tujuh jam hari ini, telah membahas sistem yang mungkin untuk dapat melaksanakan janji tersebut.
Namun, menurutnya, pembahasan itu belum final dan masih berlanjut. Terutama sistem dalam menghindari kecurangan dalam pembagian uang kontan pada penerima program ini. "Ada sistemnya, nanti kami bangun sistemnya," kata Edriana.
Sementara, untuk pendataan penerima dan pembagiannya, Edriana mengaku timnya mempunyai sistem yang berbeda dengan KJP sebelumnya.
"Selama ini yang mengidentifikasi guru sekolah, sekarang bukan guru lagi. Dari RT, RW, kelurahan, itu ada multilayers yang beri verifikasi. Kalau dia beri verifikasi, diartikan memang itu sasaran yang tepat. Selama ini guru sekolah yang beri rekomendasi ke RT/RW, sekarang dibalik, dari RT/RW memberi rekomendasi ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya," jelasnya.
Sistem yang semacam ini, menurut Edriana lebih efektif untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sebab, menurutnya, RT/RW langsung bersentuhan dengan masyarakat dan telah mengerti kondisi warganya.
Ia menolak bila RT/RW disebut rawan tindak kolusi dalam melaksanakan KJP Plus ini. "Memang guru ada yang jamin enggak kolusi? Kan enggak ada yang jamin juga. Sama aja. Tapi lebih banyak, maksud saya dia kolusi dengan RT, masa dia kolusi sama RW, terus dengan kelurahan, kan enggak mungkin juga. Jadi, kontrolnya lebih banyak," katanya.
Program ini pun, seperti janji Anies dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta, disebut akan menyelaraskan dengan Kartu Indonesia Pintar yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Hal ini, pun tidak dibantah oleh Edriana. "Justru ini mengikuti KIP," katanya.
Edriana menyebut program ini tidak akan memunculkan anggaran ganda karena yang diselaraskan hanya sistemnya, bukan anggarannya.
"Itu yang akan dihindari double budget. Jadi kami tidak akan melakukan double budget. Jadi sistemnya yang diselaraskan, tapi anggarannya dia tidak boleh dapat anggaran double," katanya. Keselarasan tersebut, menurutnya, seperti halnya pada pemberian uang kontan bagi penerima KJP Plus, seperti halnya yang dilakukan oleh KIP.
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Aqwam Fiazmi Hanifan
