OJK: Stabilitas Jasa Keuangan Tetap Aman di Tengah Perang Teluk

OJK menilai konflik yang terjadi di Kawasan Teluk berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan.

Terbit 6 Apr 2026 10:43 WIB

Petugas memberikan pelayanan kepada warga usai peresmian kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/12/2025). Perluasan kehadiran OJK di daerah tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi keuangan, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat Maluku Utara dari investasi bodong dan pinjol ilegal. ANTARA FOTO/Hasrul Said/bar

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilangsungkan pada Rabu (1/4/2026) menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Kondisi ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang tetap kuat di awal tahun, tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel yang diperkirakan mencapai 6,89 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Selain itu, kinerja penjualan kendaraan bermotor juga cukup solid. Dari sisi penawaran, PMI Manufaktur juga masih ekspansif yaitu di level 50,1 pada Maret 2026.

"Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Februari 2026 di level memandai dan mencatatkan surplus neraca perdagangan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Maret 2026 secara daring, Senin (6/1/2026).

Meski begitu, eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang sudah berlangsung lebih dari 30 hari ini membuat OJK mendorong lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking atau menggunakan cara pandang ke depan.

Pasalnya, konflik yang terjadi di Kawasan Teluk ini berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama: pasar keuangan, kenaikan harga energi dan perdagangan, serta tekanan kinerja investasi.

"Menjadikan mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward-looking, dan tentunya memperkuat langkah antisipatif, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, mencermati secara intensif kena jadi betul, serta menjaga kecukupan likuditas dan juga permodalan," tambah Kiki, sapaan Friderica.

Pada saat yang sama, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik tetap terjaga, OJK juga akan terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan self-regulatory organization (SRO) dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

"Kami menilai sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham masih tetap relevan, yaitu buyback saham tanpa rapat umum penggang saham, penundaan implementasi pembiayaan transaksi short-selling, kebijakan trading hold, dan juga batasan auto-rejection," jelas Kiki.

Sementara itu, OJK menilai kinerja perekonomian global ke depan akan dihadapkan pada ketidakpastian yang meningkat, seiring eskalasi tensi geopolitik di kawasan Teluk. Kondisi ini mendorong peningkatan harga energi dan volatilitas pasar keuangan global.

"Tingginya ketidakpastian global dan tekanan harga energi juga mempersempit ruang kebijakan moneter bagi bank sentral global, sekaligus memunculkan ekspektasi higher for longer (tren suku bunga tinggi dalam waktu lama)," ucapnya.