Mewaspadai Kenaikan Harga Kedelai Akibat Lonjakan Tarif Impor AS

tirto.id - Pemerintah dan pelaku industri pangan dalam negeri harus mewaspadai potensi kenaikan harga kedelai di pasar global sebagai dampak dari kebijakan tarif dasar impor baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tarif dasar baru atau most favoured nation (MFN) ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen dan berlaku sejak 5 April 2025. Tarif MFN adalah tarif diterapkan suatu negara kepada semua mitra dagangnya, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan data trading economics kontrak berjangka kedelai AS saat ini naik mendekati level 1.041,51 dolar AS per bushel. Ini didorong terutama oleh pembelian teknis menyusul penurunan sehari sebelumnya yang dipicu oleh kekhawatiran atas perlambatan ekonomi dan masalah perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan Cina.

AS sebelumnya memang menetapkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebesar 145 persen untuk semua produk asal Cina. Sedangkan Cina membalas dengan menerapkan tarif 125 persen untuk produk yang masuk ke negaranya.

Tarif resiprokal ini sejatinya juga diberikan kepada seluruh mitra dagang AS dengan besaran yang berbeda-beda. Indonesia dalam hal ini mendapat kenaikan tarif menjadi 32 persen. Walaupun saat ini kebijakan pemberlakuan untuk tarif resiprokal tersebut ditunda untuk beberapa negara, terkecuali ke Negeri Tirai Bambu.

Perang tarif antara AS-Cina ini berpotensi menyebabkan kerugian sangat besar terhadap sektor pertanian AS, mengingat Cina sendiri merupakan importir kedelai terbesar dari Negeri Paman Sam tersebut. Ketegangan keduanya juga membawa kekhawatiran atas kestabilan terhadap kedelai yang merupakan komoditas penting bagi produksi tahu dan tempe di Tanah Air.

Indonesia selama ini memang banyak bergantung pada impor dalam memenuhi konsumsi kedelai. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor sekitar 2,27 juta ton kedelai dengan nilai 1,47 miliar dolar AS pada 2023. Jumlah ini turun sebanyak 2 persen dari total impor kedelai pada 2022.

Dari beberapa negara tujuan, Amerika Serikat menjadi pemasok kedelai terbesar yang mengirimkan 1,9 juta ton kedelai dengan nilai impor 1,26 miliar dolar AS. Sedangkan Kanada tercatat telah mengimpor 271 ribu ton kedelai pada 2023 dengan nilai impor 179 juta dolar AS, duduk di urutan kedua.

Sementara itu, Brasil mengirimkan 24 ribu ton kedelai dengan nilai impor 14 juta dolar AS. Argentina bertengger di posisi keempat dengan memasok 23 ribu ton kedelai dengan nilai impor 16 juta dolar AS. Posisi terakhir diisi oleh Malaysia yang mengimpor 6,3 ribu ton kedelai dengan nilai 3,8 juta dolar AS.

“Indonesia saat ini masih menjadi importir utama kedelai dari Amerika Serikat, dengan volume mencapai lebih dari 2 juta ton per tahun. Artinya, setiap guncangan dalam hubungan dagang AS dengan mitra globalnya, termasuk Cina, akan langsung memukul rantai pasok kedelai ke Indonesia,” jelas dia.

Ketika Trump memicu eskalasi perang dagang dengan Cina dan memberlakukan kebijakan tarif timbal balik terhadap berbagai negara -termasuk Indonesia- efek domino langsung terlihat. Gangguan rantai pasok global, melonjaknya biaya logistik, dan gejolak pasar komoditas memicu kenaikan harga kedelai di pasar internasional secara signifikan.

Kita mulai menyaksikan efeknya langsung di pasar domestik. Harga tahu dan tempe—dua bahan pangan utama masyarakat kelas menengah ke bawah—perlahan tapi pasti mulai naik. Produsen kecil memangkas produksi karena beban biaya bahan baku yang tidak lagi seimbang dengan harga jual. Beberapa bahkan mulai gulung tikar. Sementara itu, konsumen tidak punya banyak pilihan.

“Situasi ini memperlihatkan satu hal: ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai menempatkan kita dalam posisi rapuh. Kita tidak hanya gagal membangun kemandirian pangan, kita juga gagal merespons peringatan yang sebenarnya sudah muncul sejak dekade lalu,” jelas Syafruddin.

Perlu Langkah Mitigasi

Syafruddin mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menunggu hingga krisis ini membesar. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak sekarang. Pertama, pemerintah bisa membuka jalur impor alternatif dari negara produsen seperti Brasil atau Argentina. Diversifikasi sumber pasokan akan mengurangi risiko monopoli harga dari satu negara.

Kedua, yang jauh lebih penting, adalah mempercepat revitalisasi produksi kedelai lokal. Terlebih Indonesia memiliki lahan, petani, dan pasar. Dan saat ini yang belum dimiliki adalah keberpihakan kebijakan yang sungguh-sungguh. Karena petani tidak akan menanam kedelai jika harganya tidak kompetitif dan pasarnya tidak jelas.

“Pemerintah harus hadir dengan subsidi, bibit unggul, dan insentif jangka panjang,” jelas dia.

Ketiga, pelaku industri rumahan—terutama produsen tahu dan tempe—harus dilibatkan dalam solusi. Mereka selama ini menopang kebutuhan protein nabati masyarakat tanpa banyak dukungan negara. Di tengah kondisi seperti ini, mereka layak mendapatkan perlindungan.

“Subsidi bahan baku, keringanan pajak, atau kemudahan pinjaman usaha bisa menjadi langkah konkret yang menunjukkan negara masih berpihak pada rakyat kecil,” jelas Syafruddin.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menambahkan dalam jangka pendek, diversifikasi sumber impor menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kedelai di dalam negeri. Beberapa negara di Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina dinilai memiliki potensi besar sebagai alternatif pemasok.

Sedangkan dalam jangka menengah panjang, sudah saatnya pemerintah mengembangkan varietas lokal yang produktivitasnya tinggi. Karena ketika ada inovasi teknologi dalam pengembangan kedelai, ini akan menarik minat para petani menanam. Ditambah lagi ada dukungan insentif harga dan kejelasan pasar.

“Kedelai ini kan diusahakan petani ketika tanaman selang saja, bukan tanaman utama seperti beras. Jadi jika ingin betul-betul ada petani yang dedicated menanam kedelai, perbaiki sistem insentifnya sehingga supply dari dalam negeri bisa bertambah dan kita tidak ketergantungan impor lagi,” jelas dia.

Bagi Syafruddin Karimi, ketahanan pangan nasional adalah tanggung jawab semua pihak. Ketika harga kedelai naik, dan tahu tempe menjadi barang mahal, yang terpukul bukan hanya pelaku usaha kecil. Paling terdampak adalah masyarakat luas, yang selama ini menggantungkan kebutuhan gizi pada sumber protein paling terjangkau itu.

“Kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan globalisasi ketika krisis datang. Kita harus mengakui bahwa kita terlalu lama menunda pembangunan struktur pangan yang kuat dan mandiri. Saatnya berhenti menunggu. Saatnya bertindak,” tegas dia.

Pedagang Was-Was

Dari sisi pedagang, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan bahwa hingga saat ini harga tahu dan tempe di pasaran masih dalam kondisi stabil. Namun, pihaknya tetap mewaspadai potensi kenaikan harga dalam waktu dekat jika situasi pasokan dan impor kedelai tidak segera diantisipasi.

"Sejauh ini belum ada kenaikan, tapi ada kekhawatiran tidak lama lagi harga bisa naik," ujar Abdullah kepada Tirto, Rabu.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki langkah antisipatif, termasuk memastikan ketersediaan stok kedelai nasional agar bisa digelontorkan ke pasar bila diperlukan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan yang sangat dekat dengan konsumsi masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo), Aip Syarifuddin, mengakui kebijakan tarif Trump saat ini belum begitu berdampak kepada harga kedelai. Dia mengklaim, harga kedelai saat ini dalam batas-batas toleransi yang normal. Pun bila ada kenaikan akibat pelemahan rupiah.

“Nah sehingga dari harga asalnya Rp8.500 sekarang itu menjadi Rp9.500 dan ada yang Rp10.000. Tergantung lokasinya,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu.

Mengutip data panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) Harga Kedelai Biji Kering (Impor) secara nasional masih menyentuh Rp10.741 per kilogram (kg). Untuk wilayah DKI Jakarta Rp9.600 per kg, Jawa Barat Rp9.797 per kg, Jawa Timur Rp9.854 per kg, dan Jawa Tengah Rp9.854 per kg. Adapun harga tertinggi terjadi di Papua dengan Rp15.369 per kg.

Meski belum berdampak secara signifikan, Aip juga tetap mewaspadai kenaikan harga kedelai tersebut. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan mencari pasar-pasar baru selain Amerika Serikat untuk penuhi kebutuhan industri dalam negeri.