Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan hilirisasi kembali disuarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan, daerah harus memperoleh porsi keekonomian yang signifikan dari subsektor pertambangan dan hilirisasi agar pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar oleh Lemhannas, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Pernyataan Bahlil ini muncul di tengah sorotan publik terhadap praktik hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah penghasil sumber daya. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi justru terkonsentrasi pada investor besar, sementara masyarakat lokal hanya menikmati dampak tidak langsung.
Bahlil mencontohkan, kebijakan hilirisasi yang dijalankan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menunjukkan hasil berbeda. Pertumbuhan ekonomi kedua wilayah itu tercatat melonjak hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 6 persen. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat menjadi motor transformasi ekonomi daerah jika dikelola secara inklusif.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkapnya.
Namun, di balik optimisme tersebut, Bahlil juga menyoroti aspek keberlanjutan pascatambang. Ia menyebut, pemerintah sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang untuk memastikan ekonomi daerah tidak berhenti setelah sumber daya habis.
Kebijakan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya hidup ekonomi di wilayah penghasil tambang. Hilirisasi bukan hanya tentang industrialisasi dan investasi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keadilan sosial yang menjadi semangat sila kelima Pancasila—“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
