Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan upaya penanganan kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan terpadu. Karena itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) pun perlu dibarengi dengan pemberdayaan di bidang ekonomi hingga pendidikan.
Gus Ipul menyampaikan hal ini saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Bupati Pulau Taliabu Sashabila Widya Lufitalia Mus, Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani, dan Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore.
Dalam forum itu, Gus Ipul mengarahkan kepala daerah agar memusatkan upaya mengatasi kemiskinan pada tiga strategi utama.
Ketiganya adalah menekan beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, serta mencegah kemiskinan antargenerasi.
“Pokoknya saya minta Pak Bupati, tiga ini saja pendekatannya. Pertama, bagaimana mengurangi beban pengeluaran keluarga, kedua, meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir, mencegah transmisi kemiskinan,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, bansos hanya langkah awal untuk meringankan beban pengeluaran warga miskin. Intervensi tersebut mesti dilengkapi dengan program pemberdayaan agar penerima bansos mampu meningkatkan penghasilan dan mencapai kemandirian ekonomi.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Maka itu, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang diandalkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
“Dengan bansos mengurangi beban pengeluaran. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan. Agar apa? Meningkatkan pendapatan. Supaya kemiskinan tidak turun-temurun, maka dicegah dengan adanya pendidikan. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin ekstrem, terutama anak-anak yang belum bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
Menurut dia, program ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar sesuai amanat konstitusi. “Orang-orang seperti inilah yang jadi perhatian Presiden,” katanya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik. Pada 2026, sebanyak 453 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA diproyeksikan lulus. Program ini menerapkan skema multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa dapat menyesuaikan proses belajarnya dengan kemampuan masing-masing.
Salah satu bukti dampak positif program ini terlihat dari keberhasilan sejumlah siswa yang meraih prestasi di berbagai level. Tercatat 1 prestasi internasional, 162 di tingkat nasional, 87 di tingkat provinsi, serta 75 di tingkat kabupaten/kota sudah berhasil diraih oleh murid-murid Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah juga akan memastikan lulusan SMA Sekolah Rakyat tidak menganggur setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka diarahkan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Ini adalah persembahan negara untuk keluarga yang paling tidak mampu dan ini adalah gagasan Presiden Prabowo, dan juga menjadi bagian dari warisan atau legasi bupati dan wali kota yang menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Kepala Daerah Komitmen Dukung Sekolah Rakyat
Pada kesempatan yang sama, para kepala daerah menyampaikan komitmennya mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan sudah menyiapkan anggaran serta memulai proses pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Penganggarannya sudah ada dan sekarang sudah mulai proses pematangan. 65 persen sudah pematangan lahan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, R. Dewi Setiani, mengusulkan penambahan Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di daerahnya. Saat ini, Pemkab Pandeglang telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 10 hektare.
“Kami mengajukan Sekolah Rakyat kembali untuk memenuhi kuota sesuai Desil 1 dan 2. Hari ini kami membawa proposal yang sudah dilengkapi dengan lahan bersertifikat seluas 10 hektare,” ujarnya.
Adapun Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya Lufitalia Mus, mengungkapkan keterbatasan APBD untuk penyediaan lahan. Namun, dukungan masyarakat memungkinkan pengadaan lahan seluas 5 hektare melalui hibah dan wakaf.
“Alhamdulillah ada sekelompok keluarga yang menghibahkan dan mewakafkan lahannya seluas 4 hektare untuk digabungkan dengan 1 hektare dari Dinas Pendidikan kabupaten, sehingga total kami memiliki 5 hektare,” katanya.
Menurutnya, partisipasi warga tersebut mencerminkan harapan besar agar Sekolah Rakyat segera hadir di Pulau Taliabu.
“Ini merupakan bukti bahwa Sekolah Rakyat di Taliabu nantinya dibangun dari rakyat. Kami memohon dukungan sebesar-besarnya dari Pak Menteri agar Sekolah Rakyat bisa hadir di Pulau Taliabu," ujar Sashabila.
"Saat ini secara keseluruhan ada 1.378 anak yang tidak sekolah yang sudah tercatat, belum yang tercatat. Biasanya datang dari keluarga yang tinggalnya masih nomaden,” laniutnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
