Masuk tirto.id
tirto.id - Hari ini menandai genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada masa satu tahun tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) telah membangun fondasi dan merumuskan strategi untuk melaksanakan program-program Presiden Prabowo.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan hal itu seusai Tasyakuran Capaian 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Bidang Kesejahteraan Sosial di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).
"Hari ini kita melakukan evaluasi dan sekaligus mempelajari capaian-capaian yang sudah kita [Kemensos] lakukan selama satu tahun terakhir ini, khususnya dalam menerjemahkan dan menindaklanjuti asta cita dan arahan presiden," kata Gus Ipul.
Dengan arah dan strategi yang sudah terbentuk, Gus Ipul berharap kinerja Kemensos ke depan bisa semakin berdampak pada masyarakat.
"Kita harapkan kerja kita [Kemensos] semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial secara bertahap," ujar dia optimistis.
Selama 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Kemensos sudah melaksanakan konsolidasi data sehingga Indonesia kini memiliki data tunggal yang menjadi rujukan dalam program kesejahteraan sosial. Langkah ini menjadi pelaksanaan dari amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk menjalankan amanat Inpres itu, Badan Pusat Statistik berperan sebagai pengelola DTSEN, sementara Kemensos dan pemerintah daerah melaksanakan tugas pemutakhiran data secara berkala.
"Sudah lebih dari 12 juta KPM [Keluarga Penerima Manfaat] yang kami lakukan ground-check, kami datangi rumah-rumahnya melalui pedamping-pendamping yang kami miliki didukung oleh Dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain, salah satu yang juga penting adalah BPS daerah untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos," jelas Gus Ipul.
Dari hasil verifikasi 12 juta KPM tersebut, ditemukan sekitar 1,9 juta penerima yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Mereka termasuk dalam kategori inclusion error.
Selain itu, Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menelusuri rekening penerima manfaat bansos. Penelusuran ini menemukan lebih dari 600 ribu rekening diduga disalahgunakan, termasuk untuk aktivitas judi online.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk melakukan reaktivasi melalui mekanisme formal maupun partisipatif via aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG. Ia menyebut, prinsip utama Kemensos adalah membuka akses seluas mungkin kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pembaruan DTSEN secara rutin dan konsisten agar data semakin akurat untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Dia juga mengingatkan, Presiden Prabowo menginginkan agar penerima bansos dapat naik kelas melalui program pemberdayaan.
"Tidak hanya sekedar menerima bansos, tapi juga diberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan, jadi keluarga yang lebih berdaya, keluarga yang mandiri, maka itu di tahun ini lebih dari 77 ribu KPM yang telah graduasi, sudah lulus, sudah tidak menerima bansos lagi," ujar dia.
Selain itu, Kemensos RI juga sudah berhasil membentuk 166 Sekolah Rakyat Rintisan yang mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli hingga September 2025, dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 16 ribu siswa.
"Kita harapkan di tahun depan, Sekolah Rakyat bisa menyelesaikan pembangunan sekolah permanen, dan dengan begitu, setiap sekolah permanen akan bisa menampung lebih dari seribu siswa. Tahun depan insya Allah, siswa Sekolah Rakyat akan mencapai 46 ribu siswa," kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya mempertahankan capaian Kemensos yang sudah baik dalam tata kelola keuangan, pelayanan, dan bidang lainnya.
"Kita harapkan ini menjadi suatu penyemangat bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk terus-menerus memperbaiki diri dan memberikan layanan yang inklusif, layanan yang lebih transparan, dan layanan yang lebih adil, bebas dari korupsi, bebas dari penyalahgunaan wewenang," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
