Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak para kepala daerah bersinergi dalam menyukseskan program pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Mengenai hal ini, Gus Ipul menekankan pada dua program, yakni penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut ketika beraudiensi dengan lima kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu (21/5/2025). Kelimanya adalah Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen.
"Bapak-ibu sekalian, saya ingin [berpesan soal] dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam forum yang dihadiri juga oleh Wamensos Agus Jabo Priyono tersebut.
Dia menerangkan, penggunaan DTSEN sebagai basis data penanganan kemiskinan berguna mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih terpadu. Selain itu, keberadaan DTSEN bisa mencegah bias akibat tumpang tindih data, dan memastikan realisasi program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran.
DTSEN juga memudahkan pemerintah dalam menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Selain itu, dengan DTSEN, pemerintah mudah mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih lengkap. Hal ini akan membantu pengalokasian anggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi mari kita saling bersinergi, saling gandeng tangan, mengintegrasikan program. Agar program kita tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," ujar Gus Ipul.
Dorong Graduasi Penerima Bansos
Dalam forum yang sama, Gus Ipul tidak lupa meminta para kepala daerah yang hadir untuk menyiapkan target jumlah penerima manfaat bantuan sosial yang tergraduasi. Mereka yang bisa tergraduasi berarti layak naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bansos.
Menurut Gus Ipul, penerima manfaat yang sudah digraduasi, akan diarahkan pada program pemberdayaan. Misalnya, program bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan.
"Saya minta bupati, wali kota punya target setiap tahun berapa yang harus kita graduasi, berapa keluarga yang bisa kita entaskan kemiskinan itu," kata Gus Ipul.
"Apa kalau sudah digraduasi ini tidak kita bantu? Dibantu, tapi lewat program kementerian lain. Tidak lagi bansos, tapi pemberdayaan," tambah dia.
Gus Ipul menambahkan, program bantuan pemberdayaan bisa berasal dari Kemensos dan sejumlah kementerian lainnya.
"Bisa di Kementerian Sosial, tapi lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain," ujar dia.
Sekolah Rakyat untuk Putus Rantai Kemiskinan
Terkait dengan Sekolah Rakyat, Gus Ipul menjelaskan, program ini menjadi prioritas karena bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui program sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem ini, pemerintah berharap muncul banyak agen perubahan.
"Kalau ini satu sekolah menampung 1.000 [siswa] untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau ada 500 sekolah di seluruh Indonesia, akan ada 500 ribu setiap tahun anak lulus (dari) Sekolah Rakyat. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu [lulusan Sekolah Rakyat tiap tahun tersebut] jadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya," kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bakal menerima siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Keluarga-keluarga itu terdata di desil 1 dan 2 DTSEN.
Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.
Setelah 63 sekolah ini beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga 100 titik tahun ini. Ke depan Sekolah Rakyat ditargetkan ada di tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
