Menuju konten utama

Menkeu Minta Pemda Segera Belanjakan Dana yang Mengendap di Bank

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

Menkeu Minta Pemda Segera Belanjakan Dana yang Mengendap di Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjalan keluar usai menghadiri penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan. Seperti diketahui, hingga Oktober 2022 dana pemda di perbankan meningkat sebesar 22,94 persen atau mencapai Rp278,73 triliun.

"Namun saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga," kata Sri Mulyani dalam Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2, di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Sri Mulyani mengakui membelanjakan anggaran negara bukan perkara mudah, lantaran pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal. Belanja negara termasuk daerah, memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.

"Ayo kita sama-sama mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, salah satu jenis belanja yang memiliki banyak tantangan adalah belanja. Ini berbeda dengan belanja lainnya seperti belanja sosial yang biasanya sangat cepat direalisasikan usai melakukan pendataan masyarakat.

Belanja pegawai seperti pemberian gaji, tunjangan kinerja, dan lainnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga cenderung cepat. Begitu pula dengan belanja barang yang relatif mudah.

Adapun belanja modal membutuhkan perencanaan sebelum realisasinya, khususnya perencanaan terkait satuan kerja, penentuan pihak pengeksekusi, kontrak, pengadaan, hingga melihat secara detail ke lapangan.

"Belanja modal ini butuh turun ke lapangan, karena Bapak Presiden sering menyampaikan kepada kami para menteri bahwa kerja harus detail turun ke lapangan. Para pimpinan daerah pun harus begitu," tegas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan dana APBD yang masih mengendap di perbankan sekitar Rp278 triliun. Hal itu dilakukan untuk memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian.

"Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai. Ya percuma. Rp278 T itu gede banget itu, besar sekali. Ini kalau cepet direalisasikan cepat dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (30/11/2022).

Dia merinci menurut data masih ada Rp278 triliun dana pemda di bank hingga akhir November. Mantan Gubernur DKI Jakarta menilai angka tersebut sangat besar jika hanya disimpan di bank. Padahal, menurut Jokowi dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah, terlebih saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN APBD atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin