tirto.id - Upaya pemerintah mewujudkan transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia terus digalakkan. Salah satunya, lewat persamuhan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Elon Musk di Amerika Serikat pada pekan lalu, Jumat (4/8/2023).
Pertemuan itu disebut sebagai upaya pemerintah melobi Elon Musk, dalam rangka kerja sama penyediaan internet di puskesmas wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Rencana kerja sama itu antara Starlink- jaringan satelit milik Elon Musk- dengan pemerintah Indonesia.
Starlink sendiri merupakan nama jaringan satelit yang dikembangkan oleh perusahaan Spaceflight swasta SpaceX untuk menyediakan internet murah ke lokasi terpencil. Starlink adalah satelit pertama dan terbesar di dunia dengan konstelasi menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan internet broadband yang mampu mendukung aktivitas daring.
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih menyampaikan, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi bersamaan agar transformasi digital layanan kesehatan primer berjalan optimal. Diah menyatakan, transformasi layanan kesehatan primer seharusnya dilakukan holistik.
“Namun, dalam konteks Indonesia, persoalan keterbatasan akses puskesmas tidak hanya mencakup jaringan Internet. Masih banyak puskesmas di Indonesia yang masih mengalami kesulitan akses listrik dan infrastruktur jalan, persoalan ini harus diselesaikan bersamaan,” tutur Diah kepada reporter Tirto, Jumat (11/8/2023).
Transparansi dan Keamanan Data Dipertanyakan
CISDI memandang infrastruktur teknologi informasi, khususnya penyediaan akses Internet di puskesmas wilayah 3T merupakan bentuk kebutuhan pemerataan layanan kesehatan primer. Menurut catatan CISDI, Hingga 2022, tercatat masih ada 12.548 dari 81.616 desa di Indonesia yang belum tersentuh jaringan Internet.
Kendati demikian, Diah menyatakan informasi yang tersedia di ruang publik mengenai kerjasama ini masih amat terbatas. Transparansi dalam proses penjajakan kerja sama, pelibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan.
Ia menambahkan, sejumlah pemberitaan menyoroti tentang keamanan data pengguna Starlink. Ditambah, Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang mumpuni untuk menjamin keamanan data dan mengatur siapa lembaga yang akan berwenang mengawasi dan mengevaluasi, serta bagaimana pemulihan jika terjadi kebocoran data.
“Keberhasilan transformasi digital sektor kesehatan juga bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia kesehatan dengan literasi digital, kebijakan pengelolaan dan keamanan data,” jelas Diah.
CISDI juga meminta agar Kemenkes dan kementerian atau lembaga lain yang berkepentingan, mendorong Kemenkominfo segera merampungkan aturan turunan yang dibutuhkan guna menjamin perlindungan data.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI perlu menjelaskan langkah kerja sama yang akan dilaksanakan dengan Starlink. Selain itu, Netty menyoroti soal langkah mitigasi Kemenkes terhadap dampak yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut.
“Bukankah Indonesia juga punya Satelit SATRIA 1 yang diperuntukkan bagi pemerataan secara khusus di bidang telekomunikasi dan penyiaran. Indonesia juga memiliki BUMN dan badan usaha milik swasta yang dapat menyediakan akses internet. Kenapa tidak menggunakan mereka? Ini juga harus dijawab oleh Kemenkes,” kata Netty dihubungi reporter Tirto, Jumat (11/8/2023).
Netty menambahkan, Kemenkes perlu hati-hati soal data rekam medis elektronik yang dikhawatirkan mengalami kebocoran data pasien.
“Apalagi ini kerja sama antara puskesmas dengan perusahaan luar yang data-data pasiennya harus dijaga kerahasiaannya. Apakah data-data pasien ini akan disimpan pada server Starlink atau pada skema yang lain? ini pun harus dijelaskan,” tambah Netty.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena mengaku masih memastikan kabar rencana kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Starlink untuk pengadaan akses internet puskesmas di wilayah 3T. Ia menyatakan, akan ada pembahasan untuk memanggil Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan rencana tersebut.
“Kami bahas internal untuk agenda masa sidang depan,” kata Melki dihubungi reporter Tirto, Jumat (11/8/2023).
Peluang Digitalisasi Sektor Kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, rencana kerja sama tersebut untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di tanah air. Budi menyatakan, puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, harus dipastikan memiliki infrastruktur yang memadai.
“Dengan adanya akses internet, konsultasi layanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan lewat pelatihan jarak jauh juga bisa dilakukan,” jelas Budi dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).
Kementerian Kesehatan mencatat, saat ini dari 10 ribu lebih puskesmas yang ada, masih ada sekitar 2.200 puskesmas dengan 11.100 puskesmas pembantu yang belum memiliki akses internet.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa saat ini, Starlink telah membantu fasilitas layanan kesehatan di Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria. Adapun persamuhan yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan Elon Musk, disebut masih merupakan diskusi awal.
“Masih diskusi awal. Kemarin Starlink (juga) memberikan kerja sama dengan negara di Afrika untuk (akses internet) sekolah daerah yang terpencil,” kata Nadia dihubungi reporter Tirto, Jumat (11/8/2023).
Menurut Nadia, pertemuan tersebut meninggalkan kesan positif pada Elon Musk. Kerja sama in jika berhasil, akan mengadakan akses internet di 745 puskesmas dan membantu 1.475 puskesmas dengan jaringan yang tidak stabil.
“Positif (dari Elon Musk), tapi masih akan dibahas internal,” tambah Nadia.
Saat ini, kata Nadia, kendala akses internet di puskesmas membuat data medis menjadi tidak real time. Selain itu, untuk melakukan telekonsultasi menjadi tidak bisa dilakukan. Tidak tersedianya akses internet juga membuat puskesmas tidak bisa melakukan rekam medis elektronik.
Dengan adanya akses internet puskesmas di daerah 3T, data kesehatan bisa dipantau secara real time dan memudahkan petugas dari berbagai level memetakan kondisi dan memantau kesehatan di daerahnya.
“Seperti stunting, kematian ibu, dan pola penyakit tertentu. Akan terhubung juga dengan aplikasi Satu Sehat yang bisa dimanfaatkan masyarakat, termasuk penggunaan rekam medis elektronik,” jelas Nadia.
Ia menambahkan, pertemuan selanjutnya dengan Elon Musk kemungkinan bisa dilakukan setelah pembahasan di pihak Starlink selesai. “Mengenai pertemuan kedua kita belum tahu, karena masih menunggu setelah pihak Starlink mempelajari lebih lanjut,” ujar Nadia.
Sementara itu, Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes, Ngabila Salama menyampaikan, kerja sama ini berpeluang menjalankan rencana pilar transformasi kesehatan Indonesia utamanya dalam pilar teknologi kesehatan.
Ngabila menambahkan, hadirnya internet di puskesmas di daerah 3T, akan membantu pencatatan kondisi medis masyarakat akan terekam dengan baik dan dalam aplikasi Satu Sehat.
“Pelaporan data program saat ini berbasis individu, by NIK real time untuk menciptakan data driven policy yang baik. Seperti stunting, imunisasi, TBC, penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak. Semua data program prioritas atau isu kesehatan ini akan ditampilkan dan bermuara ke Satu Sehat,” ujar Ngabila kepada reporter Tirto.
Adapun adanya akses internet, kata Ngabila, memudahkan sistem satu data elektronik masyarakat melalui Satu Sehat yang akan menjadi platform dua arah dan Aplikasi Super, baik untuk pemerintah (termasuk fasilitas kesehatan) dan masyarakat.
“Sebagai upaya kemudahan akses dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tambah Ngabila.
Ia menuturkan, layanan internet yang merata juga akan membantu perpanjangan izin praktik (SIP) tenaga kesehatan lima tahun sekali melalui Satu Sehat yang lebih transparan.
Dukungan dari Kominfo
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong menyatakan rencana kerja sama ini sudah diketahui dan diberitahukan dengan pihaknya.
Usman menjelaskan, konteks pertemuan antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Elon Musk bukan dalam rangka mendatangkan atau memboyong kerja sama baru antara pemerintah dengan Starlink.
Jaringan satelit milik Elon Musk itu, disebut Usman memang sudah bekerjasama dengan anak perusahaan Telkom di dalam negeri.
“Jadi dalam konteks Starlink dengan anak perusahaan Telkom di Indonesia sudah ada kerja sama memang beroperasi. Sudah beroperasi dan dalam konteks ini yang sudah beroperasi,” kata Usman dihubungi reporter Tirto, Jumat (11/8/2023).
Usman sendiri menyebutkan pihaknya mendukung rencana Kemenkes yang meminta Starlink membantu pemerataan akses internet di puskesmas di wilayah 3T.
“Jadi pertemuan Pak Budi (Menkes) kemarin itu dalam rangka menanyakan misalnya tolong harganya bagus lah, karena itu kan untuk puskesmas, jadi sebatas itu kerja samanya,” jelas Usman.
Ia menambahkan, Indonesia sendiri telah meluncurkan Satelit Multifungsi Indonesia Raya 1 atau Satelit SATRIA 1 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. SATRIA 1 diluncurkan dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan publik seluruh Indonesia. Namun, kata Usman, satelit ini baru bisa menjalankan tugasnya secara penuh mulai tahun depan.
“Kita sudah luncurkan SATRIA 1 itu salah satunya untuk jaringan internet. Awal tahun depan mulai beroperasi, jadi nggak masalah puskesmas memang membutuhkan (akses internet) kan, jaringan internet bisa langsung melalui operator nggak ada masalah. Yang penting mematuhi aturan, harus bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri,” ungkap Usman.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Reja Hidayat
