tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat realisasi impor beras. Hal itu seiring dengan stok beras per 6 Oktober yaitu 1,7 juta ton, sementara realisasi impor sebesar 1,136 juta ton, dan yang sudah tersalurkan untuk stabilisasi pasokan harga pangan sebesar 816 ribu ton.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/10/2023).
Sementara itu, Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan gerakan pangan lokal dan diversifikasi pangan. Apalagi Indonesia memiliki banyak makanan pokok yang berlimpah seperti papeda, sagu, ubi talas, keladi, ubi jalar, sukun, sorgum, dan jagung. Setiap daerah, kata dia, memiliki makanan pokok khasnya masing-masing.
"Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah kebetulan kami pernah bertugas di kedua tempat tersebut ya sebetulnya sebagian masyarakat masih bisa mengonsumsi tidak harus tiap hari beras, tapi makanan-makanan lain yang memang sesuai dengan kearifan lokal mereka,” kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Senin, (9/10/2023).
Tito menjelaskan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga beras. Langkah-langkah tersebut mulai dari penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan beras eceran, hingga penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong Bapanas untuk menggerakan pangan murah yang didukung dengan bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat pada September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 kilogram.
"Bantuan berikutnya dalam rangka penanganan stunting yaitu telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga," ungkapnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
