tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo buka suara terkait pro dan kontra atas kerja sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditdukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah pihak.
Tjahjo menegaskan, dalam kerja sama tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak dalam posisi memberikan data kependudukan. Akan tetapi, kata Tjahjo, pihaknya hanya memberikan akses saja kepada pihak lain yang menjalin kerja sama.
Apabila ada pihak yang berpendapat bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan menyalahi Undang-Undang, kata Tjahjo, dirinya menduga besar kemungkinan pihak tersebut mengira Kemendagri menyerahkan data kependudukan kepada pihak lain. Padahal, kata Tjahjo, faktanya tidak demikian.
Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan, dalam kerja sama tersebut, pihaknya tidak memberikan data. Pihak lain yang menjalin kerja sama, kata Mendagri, hanya sebatas diberi akses ketika mereka butuh, misalnya untuk memvalidasi data consumer-nya.
“Jadi, tak benar, jika kemudian dikatakan dengan kerja sama itu, pihak lain bisa memiliki data kependudukan secara keseluruhan,” kata Tjahjo seperti dikutip laman resmi setkab.go.id, Senin (6/11/2017).
Menurut Tjahjo, yang berjalan sekarang adalah memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan. Sama sekali tidak ada pihak lain yang diberikan hak, misalnya, memindahkan atau mengcopy data penduduk.
“Ini sejalan dengan amanat Pasal 79 ayat (1) sampai dengan (4) UU Nomor 24 tahun 2013,” kata Tjahjo.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
