Menanti Gebrakan Dedi Mulyadi Atasi Sepinya Bandara Kertajati

tirto.id - Di hadapan aparat pemerintahan Kabupaten Majalengka, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, curhat mengenai Bandara Kertajati yang hingga kini masih merugi dan Pemprov Jawa Barat masih terus mensubsidi Rp30 miliar setiap tahun untuk operasional hariannya. Sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut mengaku masih tidak bisa mencarikan solusi terkait Bandara Kertajati selama tiga bulan masa jabatannya sebagai gubernur.

"Nombok setiap tahun Rp30 miliar untuk bandara, ini harus bagaimana," kata KDM dalam Bahasa Sunda saat memberi pesan para peringatan Hari Jadi Majalengka ke-35 pada Sabtu (7/6/2025) yang disiarkan di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel.

KDM menyebut Bandara Kertajati tersebut sebagai peuteuy selong atau pete lamtoro yang buahnya berukuran besar tapi isinya kosong. Hal itu dikarenakan kondisi Kertajati yang selalu sepi, walaupun secara ukuran termasuk pada golongan internasional, namun hanya sedikit pesawat yang mau mendarat dan lepas landas di area tersebut.

"Majalengka kesananya sudah ada bandara, padahal sekarang sudah berubah menjadi peuteuy selong, kenapa jadi peuteuy selong, karena nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju," kata KDM.

KDM layak untuk memusingkan mengenai kondisi keuangan Bandara Kertajati karena landasan udara komersial tersebut berada di bawah PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dalam pembagian komponen saham, Pemprov Jawa Barat memegang saham mayoritas sebanyak 82,29 persen, kemudian disusul oleh PT Angkasa Pura II sebesar 15,41 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat, 1,62 persen dan PT Jasa Sarana, 0,68 persen.

"Saya baru tiga bulan, tapi sedang dipikirkan strategi desain yang tepat. Harus ada arah ke depan agar kawasan ini berkembang," kata KDM.

Akses ke Kertajati Harus Dibenahi

Direktur Keuangan dan Umum PT Bandara Internasional Jawa Barat, Muhammad Singgih, membenarkan apa yang disampaikan oleh KDM mengenai subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk Kertajati mencapai Rp30 miliar setiap tahunnya. Singgih menuturkan, apabila dirinci, jumlah yang harus dikeluarkan oleh BIJB untuk perawatan bandara mencapai Rp9-10 miliar setiap bulannya.

"Tapi perlu kami sampaikan bahwa angka kebutuhan sesungguhnya setiap bulan itu yang antara Rp9-10 miliar bahkan bisa lebih. Bahkan untuk misalnya listrik saja sudah diestimasi Rp1 miliar setiap bulannya," kata Singgih saat dihubungi Tirto, Senin (16/6/2025).

Dalam data yang diterima Tirto, bandara yang resmi beroperasi pada 29 Oktober 2023 lalu per-Mei 2025 hanya ada dua maskapai yang beroperasi di tempat tersebut. Kedua maskapai yaitu Super Air Jet dengan 10 pesawat tujuan Balikpapan dan Denpasar yang membawa lebih dari 2.614 penumpang dan penerbangan mancanegara menuju Singapura dengan maskapai Scoot 1.487 penumpang. Sehingga, total selama Mei terdapat 37 pergerakan pesawat dan 4.101.

Jumlah pengguna Bandara Kertajati jauh dari ekspektasi kapasitas total yang dicanangkan saat proses pembangunan. Secara desain, Bandara Kertajati menjadi penyangga lalu lintas lintas udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan ditargetkan mampu menerima kapasitas total hingga 29 juta penumpang setiap tahun.

Sebagai salah pihak yang bertanggung jawab atas laju operasional di Bandara Kertajati, Singgih mengakui, perlu ada kerja sama dengan banyak pihak untuk memajukan landasan udara komersial tersebut. Salah satunya adalah dengan menggaet jamaah umrah melalui biro travel untuk pemberangkatan menuju Arab Saudi via Kertajati. Hal ini sudah dijalankan dan selama beberapa tahun sejak pertama kali dioperasikan untuk publik pada 2023 lalu.

"Kita berharap umroh nanti bisa difokuskan ke Kertajati, itu kan bisa men-trigger yang lain juga," kata Singgih.

Selain berharap pada bisnis umrah, Singgih juga ingin agar industri pariwisata di Jawa Barat terutama yang ada dekat dengan Majalengka juga bisa diberdayakan. Sehingga, hal itu juga ikut berkontribusi pada kenaikan signifikan jumlah penumpang di Bandara Kertajati.

"Ya bukan hanya dari sisi bandaranya saja, tapi butuh misalnya dari sisi kepariwisataannya, dari sisi ke industri atau perkembangan wilayah di sekitarnya dan sebagainya," kata dia.

Namun yang paling utama menurut Singgih adalah aksesibilitas menuju Kertajati yang harus semakin dipermudah. Dia berharap BUMD, BUMN dan perusahaan swasta lain yang ada di Jawa Barat untuk ikut berpartisipasi demi menggenjot animo masyarakat untuk berpergian di Bandara Kertajati. Dia membandingkan dengan penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno-Hatta, kedua bandara tersebut memiliki aksesibilitas yang mudah baik via transportasi pribadi maupun publik.

"Tapi yang inti memang harus perjalanan orang Kertajati itu juga harus dipermudah, mereka juga harus yakin dan rute juga harus tetap ada. Jadi di awal-awal itu memang menurut kami ketersediaan (transportasi publik) itu menjadi sangat penting," kata dia.

Perlu Intervensi Pemerintah Pusat

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah pusat untuk hadir membantu kehidupan Bandara Kertajati yang saat ini nafasnya tersengal-sengal. Dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat berkontribusi membantu subsidi avtur bagi pesawat yang melandas di Bandara Kertajati.

"Artinya, pemerintah pusat perlu hadir lebih serius, memberikan insentif bagi maskapai yang membuka rute di Kertajati. Misalnya, dari sisi subsidi avtur, atau pengurangan biaya landing fee," kata Mufti saat dihubungi Tirto, Senin.

Mufti meminta pengelolan BIJB untuk belajar dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Dia mengungkapkan, bandara internasional tersebut sempat mengalami kondisi sepi penumpang namun dengan sejumlah inovasi masyarakat mau memilih YIA.

"Kita bisa belajar dari Yogyakarta, bagaimana dulu Bandara YIA sempat sepi, tapi ketika harga tiket di sana bisa dibuat lebih kompetitif dan fasilitas ditingkatkan, masyarakat akhirnya mulai beralih, bahkan lebih memilih terbang dari YIA walaupun jaraknya jauh," kata dia.

Pasca pernyataan KDM mengenai kondisi terkini Bandara Kertajati, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong untuk dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara. Menurutnya, dengan dipaksa masyarakat untuk menggunakan Kertajati yang letaknya jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Akibatnya, justru banyak warga memilih terbang melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

"Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah buka segera Bandara Husein. Karena dengan segera membuka Husein, maka sektor pariwisata Kota Bandung akan bergerak," kata Farhan dalam keterangan pers, Kamis (12/6/2025).

Farhan juga menyoroti beban anggaran Kertajati yang nyaris Rp60 miliar setiap tahun, dia mendesak agar Bandara Husein kembali dibuka. Menurutnya, hal itu menjadi solusi yang paling terjangkau dibanding harus mensubsidi setiap tahun terhadap Bandara Kertajati.

"Saya dengar malah sebetulnya lebih dari Rp60 miliar setahun. Saya sangat menghargai Pak Gubernur yang sejak Februari kami diskusi intensif, ada upaya serius mengoptimalkan Kertajati. Tapi kelihatannya sekarang mulai kepepet," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Farhan, juga menimbulkan ketimpangan manfaat ekonomi antarwilayah. Karena banyak warga yang justru lebih memilih terbang dari Jakarta, maka pendapatan dari sektor penerbangan tidak dinikmati oleh Jawa Barat.

"Akibatnya apa? Akibatnya sekarang orang-orang Bandung dan orang luar Bandung yang mau ke Bandung, terbangnya bukan di Bandung. Yang dapat untung siapa? Jakarta, bukan Jawa Barat. Halim di Jakarta Timur," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saiful Huda, mengungkapkan bahwa isu mengenai Bandara Kertajati rentan dipolitisir karena perencanaannya tidak matang. Menurutnya, proyek yang dibangun secara terlunta-lunta sejak awal membuat segala kebijakannya menjadi tidak tuntas dan rentan menjadi perdebatan.

"Karena ini secara kronologis, memang termasuk proyek nasional yang terlunta-lunta, yang tidak ada solusi sampai hari ini," kata Saiful Huda saat dihubungi Tirto, Senin.

Menurutnya, dalam peta perencanaan pembangunan Bandara Kertajati terdapat sejumlah kesalahan yang harus dibenahi. Salah satunya mengenai jalur transportasi publik yang seharusnya diarahkan ke Majalengka bukan hanya ke Bandung. Dia mencontohkan pembangunan kereta cepat Whoosh yang membuat warga Bandung justru memilih penerbangan ke Halim Perdanakusuma karena jaraknya semakin dekat.

"Selain memang opsi membuat rekayasa setara rute, yang supaya semua bermuara kepada sentrumnya ada di Kertajati," katanya.

Pengamat transportasi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mendesak Pemprov Jawa Barat untuk menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada BUMN dalam hal ini InJourney. Dia menyarankan BJIB untuk fokus mengelola Aero City.

“Coba itu diserahkan ke InJourney saja, serahkan InJourney mengelola dengan catatan BUMD fokusnya Aero City dan fokus pada jaringan moda angkutan-angkutan dari kota pendukungnya,” kata Djoko, saat dihubungi Tirto, Senin.

Djoko mendorong agar BJIB bekerjasama dengan Pemprov daerah lainnya dan pemerintah pusat untuk menunjang transporasi ke arah Rebana. Area Rebana sendiri adalah nama pengembangan wilayah metropolitan di Jawa Barat bagian timur yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.

"Sebenarnya kalau mau jujur, penumpang pesawat Bandara Kertajati ini utamanya berasal dari sekitar hinterland (pinggiran) seperti Cirebon, Brebes, Indramayu, kemudian Majalengka itu sendiri," kata Djoko.